 |
| Foto ilustrasi |
GANE BARAT UTARA, LUGOPOST— Keluhan warga Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Maluku Utara, atas kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite makin meluas. Mereka menduga terjadi penyimpangan dalam distribusi oleh pengelola SPBU (APMS) setempat yang dinilai lebih mengutamakan pembeli dari luar desa.
Pantauan warga menunjukkan, kendaraan jenis open cup kerap keluar masuk area SPBU, terutama pada malam dan siang hari, untuk mengisi BBM dalam jumlah besar menggunakan jeriken. Sementara warga lokal kerap kesulitan mendapatkan jatah bahan bakar, meski sudah antre sejak pagi.
“Setiap kami datang, jawabannya selalu: minyak sudah habis. Tapi hampir tiap malam kami lihat mobil keluar masuk, mengisi puluhan jeriken dan di bawa ke desa Koititi. Ini bukan lagi kelalaian, ini permainan,” ungkap salah seorang warga Dolik, Kamis (17/6/2025).
Warga juga menyayangkan sikap aparat kepolisian di wilayah Gane Barat Utara juga dinilai tidak merespons persoalan tersebut secara tegas. Hingga saat ini, belum ada upaya pengawasan yang ketat maupun penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.
“Kami hanya ingin keadilan. Pertalite subsidi itu hak kami sebagai warga lokal, bukan untuk diperjualbelikan ke luar desa. Kalau aparat yang bertugas di daratan Gane terus diam, maka rakyat maki sebagai kecil yang terus jadi korban,” kata warga lainnya.
Dugaan penyimpangan tersebut menjadi sorotan serius, mengingat APMS Dolik diketahui dimiliki oleh Wakil Wali Kota Ternate, Naser Abubakar. Masyarakat menilai, status tersebut seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola distribusi BBM yang adil dan transparan.
Penanggung jawab SPBU Dolik, Arman Muslim, saat dikonfirmasi LugoPost, membantah semua tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa distribusi Pertalite dilakukan sesuai aturan dan diprioritaskan untuk kendaraan roda dua, roda empat, serta nelayan atau petani yang mengantongi surat rekomendasi resmi dari desa.
“Kami tidak pernah menerima pesanan dari pihak luar. Semua pembelian pakai jeriken dibatasi, dan hanya untuk kebutuhan nelayan atau petani. Tidak benar jika disebut bebas,” ujar Arman, Rabu (18/6/2025).
Namun hingga berita ini ditayangkan, pemilik resmi APMS Dolik, Naser Abubakar, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Ternate, belum memberikan klarifikasi. LugoPost telah mengirimkan permintaan konfirmasi secara resmi, namun belum memperoleh respons.
Masyarakat kini mendesak Pertamina, aparat kepolisian, untuk turun langsung melakukan pengawasan terhadap distribusi SPBU di desa Dolik. Mereka meminta agar dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi ditangani secara serius, tanpa pandang jabatan.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya minta hak kami dipenuhi. Kalau memang ada pelanggaran, sanksinya harus tegas. Jangan sampai jabatan pemilik membuat pengawasan jadi lumpuh,” tutup pernyataan warga. (Idham)
