 |
| LABUHA – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan yang digelar pada Selasa malam, 20 Mei 2025, berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh dinamika. Rapat yang dimulai pada pukul 20.00 WIT ini mengusung agenda penyampaian dan penandatanganan Nota Kesepakatan Hasil Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025–2029. |
LABUHA – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan yang digelar pada Selasa malam, 20 Mei 2025, berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh dinamika. Rapat yang dimulai pada pukul 20.00 WIT ini mengusung agenda penyampaian dan penandatanganan Nota Kesepakatan Hasil Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025–2029.
Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Halsel, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halsel, Hj. Salma Samad. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dan menegaskan bahwa rapat telah memenuhi kuorum dan secara resmi dibuka untuk umum.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Sekretaris Daerah Safiun Rajulan, Wakapolres Halsel Kompol Azis Ibrahim Muamar, Dandim 1509/Labuha Mayor Inf. M. Iqbal, Ketua KPUD Halsel Tabrid S. Talib, para pimpinan SKPD, serta dua puluh anggota DPRD.
Dalam agenda utama, Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan hasil pembahasan terhadap dokumen awal RPJMD yang terdiri dari lima bab. Hj. Eliya Gabrina Bachmid dari Fraksi Gerindra yang bertindak sebagai juru bicara Pansus memaparkan bahwa dokumen tersebut telah dibahas secara menyeluruh dan melahirkan sejumlah catatan penting yang menjadi koreksi terhadap substansi dan arah perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Pansus menekankan perlunya evaluasi terhadap dasar hukum penyusunan RPJMD yang sebagian telah tidak relevan. Selain itu, nomenklatur perangkat daerah juga dinilai belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Perda No. 8 Tahun 2016. Sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi dan nasional pun dianggap masih kurang optimal. Pansus juga mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Penajaman proyeksi ekonomi makro, peningkatan indeks inovasi, dan perbaikan terhadap indeks pelayanan publik yang masih rendah menjadi sorotan penting, termasuk penanganan angka stunting yang masih tinggi, rendahnya indeks pembangunan gender, serta kasus kekerasan seksual yang belum tertangani secara menyeluruh. Pansus menilai bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak harus menjadi perhatian utama pemerintah ke depan.
Situasi rapat semakin memanas ketika tiga anggota dewan dari fraksi berbeda secara terbuka menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah. Masdar Mansur dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam intervensinya, menyuarakan kekecewaan atas lambannya pembangunan jalan di Pulau Makian yang menggunakan skema multiyears. Ia mempertanyakan komitmen Pemda dalam menyelesaikan proyek tersebut, seraya mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu tekanan dalam bentuk demonstrasi baru kemudian bertindak. Masdar juga mengkritisi buruknya pelayanan di RSUD Labuha serta menyinggung perlunya perhatian terhadap bencana banjir yang baru-baru ini terjadi di Desa Tokaka.
Kritik senada datang dari Muhammad Nijar, anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyoroti krisis air bersih yang terjadi di lingkar tambang Pulau Obi. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan tambang seperti PT Harita Group dan PT Wanatiara Persada untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera dipenuhi.
Sementara itu, Kisman Abdullah dari Fraksi Demokrat menyoroti kondisi Jalan Trans Lalubi di wilayah Gane Timur yang rusak parah. Ia menggambarkan betapa sulitnya masyarakat, terutama pelajar, harus melintasi jalan tersebut setiap hari dalam kondisi yang membahayakan. Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan demi kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai kritik dan masukan dari para legislator, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi atas atensi yang diberikan DPRD terhadap dokumen RPJMD. Ia berkomitmen akan menjadikan semua masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Rapat Paripurna ditutup pada pukul 22.20 WIT dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta sidang. Meski berlangsung dengan aman dan tertib, rapat tersebut mencerminkan harapan besar dari masyarakat yang diwakili oleh para anggota dewan, bahwa RPJMD yang disusun bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan menjadi peta jalan pembangunan yang nyata dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat Halmahera Selatan. (Red/tim)
