 |
| Foto istimewa |
Jakarta, 15 Juli 2025 — Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama yang menandai komitmen bersama dalam penguatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan transmigrasi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Danton Ginting Munthe, dan Rektor UNUTARA, Dr. M. Nasir Tamalene, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, bersama Wakil Rektor Bidang Akademik UNUTARA, Dr. Sunaidin Ode Mulae.
Ruang lingkup kerja sama ini sangat luas, mencakup pertukaran data dan informasi, pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak transmigran berprestasi, penyediaan tenaga ahli di bidang pengembangan kawasan transmigrasi, pelaksanaan program magang mahasiswa, serta kolaborasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembangunan sumber daya kawasan transmigrasi.
Rektor UNUTARA, Dr. M. Nasir Tamalene, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam mempercepat kemajuan wilayah-wilayah transmigrasi.
“Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran UNUTARA dalam pembangunan nasional, khususnya di kawasan transmigrasi. Kami percaya, Tridarma Perguruan Tinggi harus membumi dan berdampak langsung. UNUTARA hadir untuk memastikan bahwa riset dan pendidikan mampu menjawab tantangan pembangunan dari pinggiran,” ujar Dr. Nasir.
Lebih lanjut, Dr. Nasir menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi akan diimplementasikan melalui program nyata seperti magang mahasiswa, pelibatan dosen sebagai tenaga ahli, serta pengembangan model pemberdayaan berbasis komunitas di kawasan transmigrasi.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Gedung Kementerian Transmigrasi RI, Jakarta, pada Selasa (15/07/2025), dan menjadi tonggak penting bagi sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. (Red/tim)
