Oleh: Dr. Mukhtar A. Adam
Akademisi Universitas Khairun Ternate
Pada awal masa pemerintahan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, publik disuguhi rangkaian aktivitas yang cukup intens melalui berbagai kanal informasi, terutama media sosial. Frekuensi kunjungan Gubernur ke Jakarta, pertemuan dengan menteri koordinator, menteri teknis, hingga sejumlah pejabat pemerintah pusat membangun optimisme baru di tengah masyarakat.
Narasi yang dibangun saat itu cukup jelas, yakni Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk memperbesar dukungan anggaran dan mempercepat pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur. Harapan masyarakat pun menguat karena komunikasi yang dibangun menggambarkan adanya peluang besar bagi Maluku Utara memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Publik menyambut langkah tersebut dengan penuh harapan. Banyak warga memberikan dukungan, pujian, bahkan doa agar komunikasi intensif dengan pemerintah pusat benar-benar menghasilkan tambahan program dan anggaran bagi Maluku Utara.
Dari sisi komunikasi publik, strategi tersebut dapat dikatakan berhasil membangun ekspektasi. Hampir setiap agenda pertemuan dipublikasikan secara luas dan dikemas dengan optimisme. Namun, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya tidak diukur dari intensitas pemberitaan atau banyaknya dokumentasi pertemuan dengan pejabat pusat.
Ukuran yang sesungguhnya adalah hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat melalui bertambahnya program pembangunan, meningkatnya anggaran, dan membaiknya pelayanan publik.
Memasuki tahun 2026, masyarakat mulai menunggu tindak lanjut konkret dari berbagai kunjungan tersebut. Pertanyaannya sederhana, apa hasil yang diperoleh Maluku Utara setelah berbagai pertemuan dengan pemerintah pusat? Jika melihat data alokasi APBN Tahun Anggaran 2026, belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap belanja pemerintah pusat di Maluku Utara.
Jumlah program kementerian yang masuk ke daerah juga tidak mengalami lonjakan berarti. Peningkatan alokasi APBN justru lebih banyak dipengaruhi oleh program prioritas nasional Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KOMDES), yang memang menjadi kebijakan nasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang wajar. Sejauh mana kunjungan Gubernur ke Jakarta telah menghasilkan tambahan anggaran, proyek strategis nasional, maupun percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila transfer pemerintah pusat maupun belanja kementerian ke Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2026 memang tidak mengalami peningkatan yang berarti.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan yang berbasis data. Pemerintah Provinsi perlu menyampaikan secara terbuka kementerian mana saja yang telah ditemui, usulan apa yang telah disampaikan, berapa nilai anggaran yang diperjuangkan, serta program apa saja yang telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat.
Munculnya Usulan Pinjaman Daerah
Di tengah belum jelasnya hasil lobi kepada pemerintah pusat, publik kembali dikejutkan dengan munculnya surat Gubernur kepada DPRD mengenai rencana pinjaman daerah.
Pada prinsipnya, pinjaman daerah merupakan instrumen pembiayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan.
Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya melakukan pinjaman, melainkan pada konsistensi kebijakan pemerintah. Sebab, narasi yang digunakan dalam lobi ke Jakarta dan usulan pinjaman daerah sama-sama bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Pertanyaannya, apakah upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum berhasil, masih berproses, atau memang tidak menghasilkan tambahan anggaran sebagaimana yang diharapkan?
Apabila lobi tersebut belum berhasil, pemerintah sebaiknya menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila telah berhasil, pemerintah juga perlu menjelaskan secara rinci program yang diperoleh, lokasi pelaksanaan, nilai anggaran, serta jadwal implementasinya.
Biaya Kunjungan Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Kunjungan kerja kepala daerah ke Jakarta tentu menggunakan anggaran publik. Oleh karena itu, setiap perjalanan dinas semestinya memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran yang telah digunakan untuk perjalanan dinas, koordinasi, konsultasi, maupun pertemuan dengan kementerian. Lebih dari itu, masyarakat juga berhak mengetahui manfaat nyata yang diperoleh daerah dari seluruh pengeluaran tersebut.
Persoalannya bukan terletak pada seberapa sering kepala daerah bertemu para menteri, tetapi apakah pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, program, dan tambahan anggaran yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan Maluku Utara.
Jangan sampai komunikasi politik yang tampak berhasil justru berujung pada pilihan pembiayaan melalui pinjaman daerah yang pada akhirnya harus dibayar melalui kemampuan fiskal daerah pada masa mendatang.
DPRD Jangan Terburu-buru
Dalam konteks pembahasan usulan pinjaman daerah, DPRD sebaiknya tidak terburu-buru masuk pada pembahasan mengenai besaran pinjaman, bunga, jangka waktu, maupun proyek yang akan dibiayai.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meminta laporan komprehensif mengenai seluruh hasil kunjungan Gubernur ke pemerintah pusat. Laporan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana upaya memperoleh dukungan APBN telah dilakukan dan apa saja hasil yang berhasil dicapai.
Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap keputusan pembiayaan daerah dilakukan secara rasional, transparan, dan akuntabel. Pinjaman daerah tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat yang sepadan tanpa membebani APBD dan masyarakat pada masa yang akan datang.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintahan dari banyaknya foto pertemuan dengan pejabat pusat ataupun intensitas pemberitaan di media sosial. Yang dinilai adalah hasil nyata berupa bertambahnya anggaran, meningkatnya pembangunan, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Transparansi atas hasil lobi ke pemerintah pusat bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan bagian dari akuntabilitas kepada publik. Sebelum daerah memutuskan menambah beban fiskal melalui pinjaman, masyarakat berhak mengetahui secara jelas apa saja hasil yang telah diperoleh dari setiap upaya yang selama ini disampaikan sebagai strategi mempercepat pembangunan.
