Efisiensi anggaran dinilai memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan layanan publik, dan mendorong kreativitas daerah menggali PAD.
Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan
 |
| Om Pala Melanesia |
LUGOPOST.ID, BACAN | Ekonom Universitas Khairun, Mukhtar A. Adam, mengusulkan agar pemerintah pusat melanjutkan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKDD). Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran sejauh ini menunjukkan dampak positif terhadap pelayanan publik, aktivitas sosial, serta penguatan ekonomi di daerah.
Mukhtar menilai selama ini sebagian belanja pemerintah daerah, terutama melalui perjalanan dinas pejabat dan DPRD, ikut mendorong aliran uang keluar daerah. Dengan adanya pembatasan belanja tersebut, perputaran ekonomi dinilai lebih banyak bertahan dan memberi manfaat bagi aktivitas ekonomi lokal.
“Anggaran pemerintah selalu terbatas. Daerah yang mampu mengelola dengan baik akan tetap berjalan, sedangkan daerah yang gagal mengelola akan terus mencari ruang tambahan melalui ketergantungan fiskal,” ujarnya.
Menurut Mukhtar, salah satu dampak yang mulai terlihat dari kebijakan efisiensi adalah berkurangnya aktivitas perjalanan dinas pejabat daerah dan DPRD ke luar wilayah. Kondisi itu dinilai membuat perhatian pemerintah lebih terfokus pada penyelesaian pekerjaan di daerah masing-masing.
Ia mengatakan pelayanan publik berpotensi meningkat karena pejabat pemerintah lebih banyak berada di kantor dan lapangan untuk menangani program serta kebutuhan masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, intensitas interaksi antara pejabat daerah, DPRD, dan masyarakat juga dinilai meningkat. Berkurangnya mobilitas ke luar daerah memberi ruang komunikasi yang lebih efektif dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Mukhtar juga menilai tekanan terhadap ruang fiskal daerah dapat menjadi momentum positif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut dia, pemangkasan TKDD mendorong pemerintah daerah menjadi lebih kreatif dalam mencari dan mengembangkan sumber pendapatan baru, sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Ia berpandangan pemerintah pusat perlu mempertahankan arah kebijakan efisiensi, namun dengan memastikan belanja negara tetap diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberi dampak langsung terhadap ekonomi daerah.
Belanja APBN, kata dia, perlu lebih banyak mengalir ke sektor basis seperti pertanian serta aktivitas ekonomi yang mampu memperkuat konsumsi dan daya tahan ekonomi lokal.
Bagi Mukhtar, efisiensi anggaran bukan semata agenda penghematan, melainkan instrumen untuk menguji kualitas tata kelola daerah.
“Kebijakan efisiensi memberi dampak untuk menguji hubungan antara efisiensi anggaran, penguatan ekonomi lokal, kualitas layanan publik, dan kreativitas pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi,” tandas Mukhtar, mengakhiri. (*)
