 |
| foto istimewah |
Yogyakarta — Ketua Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur agar segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai minim inovasi dan tidak optimal menjalankan tugasnya.
Desakan tersebut disampaikan Ikmal usai dialog bertajuk “Ketimpangan Kawasan Transmigrasi UPT Patlean, Maba Utara” yang digelar di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, pada Selasa (13/02/2026).
Menurut Ikmal, hasil diskusi mengungkap bahwa selama ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur cenderung hanya berfokus pada urusan ketenagakerjaan, sementara kawasan transmigrasi, khususnya Transmigrasi Patlean, terabaikan.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinilainya terkesan membiarkan kondisi tersebut terus berlarut.
“DPRD tentu mengetahui program setiap dinas beserta besaran anggarannya. Jika ada dinas yang berat sebelah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya melakukan evaluasi dan memberikan masukan, bukan malah membiarkan kepentingan rakyat diabaikan,” tegas Ikmal.
Lebih lanjut, Ikmal menyebut bahwa jika Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, kondisi kawasan Transmigrasi Patlean di Maba Utara tidak akan mengalami stagnasi seperti saat ini.
Ia mengutip hasil penelitian PSPK UGM yang menyebutkan bahwa kawasan Transmigrasi Patlean saat ini berada dalam kondisi stagnan dan tidak berkembang.
“Bagaimana mungkin Maba Utara ingin dijadikan lumbung pangan, sementara kawasan transmigrasi yang menjadi ujung tombak pertanian justru diabaikan,” pungkasnya.
