Pertamina Akui Tak Punya Data

Distribusi BBM subsidi untuk ojek darat dan ojek laut di Halmahera Selatan dipertanyakan dalam RDP DPRD

Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan 

Foto istimewa

LUGOPOST. ID, LABUHA | Pertamina mengakui belum memiliki data penerima BBM subsidi untuk sektor transportasi di Halmahera Selatan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Halmahera Selatan bersama massa aksi, Selasa (23/06/2026), saat membahas keluhan distribusi BBM subsidi bagi ojek darat maupun ojek laut.

Manager Pertamina, Rindho Satno, mengatakan penyaluran BBM subsidi selama ini lebih banyak mengakomodir kebutuhan transportasi darat. Sementara untuk transportasi laut, skema yang tersedia masih terbatas pada kapal nelayan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau untuk penerima tidak ada, karena memang selama ini yang masih kita cover terutama pengguna transportasi darat. Untuk transportasi laut yang sudah ada regulasinya saat ini adalah kapal nelayan di bawah 30 GT dengan persyaratan administrasi tertentu,” kata Rindho kepada wartawan usai rapat.

Pernyataan tersebut muncul setelah peserta RDP mempertanyakan kepastian akses BBM subsidi bagi pelaku transportasi laut yang selama ini bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan layanan antarwilayah.

Menurut Rindho, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengakomodir operasional speed boat atau ojek laut sebagai kelompok penerima BBM subsidi.

Sebagai alternatif, kata dia, terdapat kemungkinan penggunaan mekanisme surat rekomendasi yang dapat diusulkan melalui pemerintah daerah. Namun opsi tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena berkaitan dengan ketersediaan kuota.

Ia menyebut kebutuhan BBM untuk armada speed boat di Halmahera Selatan cukup besar. Jika seluruh kebutuhan dipenuhi, dikhawatirkan akan memengaruhi distribusi untuk sektor lain.

“Kalau seluruh kebutuhan dipenuhi, sementara satu speed bisa membutuhkan sekitar 300 sampai 400 liter per hari, maka kuota yang tersedia bisa tidak mencukupi,” ujarnya.

Pertamina juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas melalui koordinasi bersama instansi terkait.

Meski demikian, Rindho menegaskan kewenangan penetapan kuota tidak berada di Pertamina.

“Kami mengusulkan kebutuhan di daerah, tetapi keputusan kuota tetap berada di BPH Migas,” katanya. Lanjut, Rindho bilang saat ini, kuota penyaluran BBM subsidi untuk wilayah Bacan disebut berada di kisaran 10 ton per hari dan disalurkan melalui dua titik penyalur. (*)