 |
| Foto Djasman Abubakar |
TERNATE — Kadera Institute menilai polemik yang menyerang pencalonan Djasman Abubakar sebagai Direktur Perumda Air Minum Ake Gaale terkesan tendensius dan tidak berimbang.
Wakil Ketua Kadera Institute, Arjun Onga, mengatakan kritik terhadap Djasman seharusnya ditempatkan dalam konteks yang adil dan objektif, terutama terkait isu relasi kekeluargaan.
Menurut Arjun, praktik penempatan kerabat dalam jabatan strategis bukan hal baru dalam pemerintahan daerah. Ia menilai tidak adil jika hanya pencalonan Djasman yang dipersoalkan, sementara praktik serupa terjadi di banyak institusi publik.
“Kalau mau konsisten, relasi kekeluargaan itu banyak terjadi. Wali Kota saja bisa mengangkat iparnya sebagai Sekda dan menempatkan kerabat di posisi strategis. Jadi, tidak tepat jika hanya Djasman yang dijadikan sasaran,” ujar Arjun kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan bahwa pencalonan Djasman sebagai Direktur PDAM Ake Gaale sah secara hukum karena dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka oleh panitia seleksi (pansel).
 |
| Wakil ketua Kadera Institute |
“Ini bukan pengangkatan langsung. Seleksi dilakukan secara terbuka. Jika dinyatakan lolos administrasi, berarti secara normatif memenuhi syarat. Yang seharusnya diuji adalah kapasitas dan kompetensi, bukan hubungan keluarga,” tegasnya.
Arjun juga membantah anggapan bahwa Djasman memiliki rekam jejak buruk saat menjabat Ketua KONI Maluku Utara. Ia menilai dinamika konflik dalam organisasi besar tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menilai kompetensi seseorang.
“Organisasi sebesar KONI pasti memiliki dinamika. Perbedaan pendapat dan konflik adalah hal biasa. Tidak adil jika itu dijadikan alasan untuk menafikan kapasitas seseorang,” katanya.
Ia menambahkan, kritik terhadap Djasman lebih bernuansa politis dibandingkan berbasis pada ukuran profesionalisme dan kinerja.
“Kami melihat ini sebagai upaya delegitimasi politik. Padahal PDAM membutuhkan figur yang berani melakukan pembenahan. Publik jangan digiring pada stigma sebelum proses seleksi selesai,” ujar Arjun.
Kadera Institute mendorong panitia seleksi agar tetap bekerja secara independen dan profesional tanpa terpengaruh tekanan opini publik.
“Biarkan pansel bekerja sesuai aturan. Siapa pun yang terbaik berdasarkan uji kompetensi, rekam jejak, dan visi perbaikan PDAM, itulah yang seharusnya dipilih,” pungkasnya.
