“Transparansi dan profesionalisme perangkat desa disebut kunci agar desa cepat berkembang dan bebas konflik”
 |
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar Kasuba, SE. (Foto ; Idham /Lugopost.id) |
Bacan, Maluku Utara– Aksi pemalangan kantor desa kembali terjadi di Halmahera Selatan. Sejumlah warga memblokade kantor desa dengan kayu, bahkan merusak fasilitas di dalamnya. Desa yang menjadi sasaran aksi antara lain Tomori, Saketa, Papaceda, Tutupa, dan Air Mangga Indah pada Senin (29/9/2025).
Menanggapi fenomena ini, Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar, menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar konflik internal, melainkan soal tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tidak transparan, terutama dalam pengelolaan Dana Desa (DD).
“Hemat kami, pokok permasalahan ini adalah soal transparansi anggaran. Itu yang bikin warga kesal hingga memalang kantor desa,” ujar Munawir saat rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Desa Tomori, Rabu (1/10/2025).
 |
| Petugas Satpol PP bersama aparat pemerintah daerah saat membuka pemalangan Kantor Desa yang sebelumnya dipalang warga, Senin (30/9/2025). Foto : Idham/ Lugopost. Id |
Ia menambahkan, Komisi I akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar masalah serupa tidak kembali terulang
“Kami minta kepala desa jangan menutup diri. Desa harus terbuka, karena anggaran itu milik rakyat. Kalau pengelolaannya jelas, saya yakin tidak akan ada lagi aksi-aksi pemalangan,” tegasnya.
Lebih jauh, wakil rakyat asal Desa Tutupa itu juga mendorong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan agar lebih peka dan responsif terhadap persoalan yang sering terjadi di desa.
“DPMD harus tampil sebagai garda terdepan untuk memberikan pencerahan terkait aturan tata kelola pemerintahan desa, termasuk memastikan Dana Desa benar-benar dikelola secara transparan,” tandasnya.
Editor | Idham Hasan.
