 |
| Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan refleksi perjalanan pengawasan Pemilu 2018–2024 di Aula Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa (2/9/2025). Foto : (Idham/Lugopost) |
Rais mengungkapkan, sejak 2018 Halsel masih masuk kategori daerah dengan tingkat kerawanan tiInggi. Namun, berkat kerja sama Bawaslu, media, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat, kondisi itu berangsur membaik.
“Alhamdulillah, pada 2023 kita berhasil keluar dari zona merah. Dari 10 kabupaten, Halsel yang sebelumnya merah kini berubah menjadi kuning,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan itu juga tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan menurunnya angka pelanggaran pemilu. Bahkan, Halsel sempat masuk 10 besar daerah dengan pengelolaan pengawasan terbaik di Indonesia.
Rais juga menyoroti perbaikan pada pelaksanaan Pilkada terakhir. “Kalau dulu rekapitulasi bisa berhari-hari, kali ini hanya butuh 2 menit 15 detik untuk rekapitulasi gubernur dan wakil gubernur. Itu rekor yang patut kita syukuri,” tegasnya.
Meski begitu, Rais mengingatkan bahwa masih ada kekurangan yang harus dibenahi. “Halmahera Selatan bukan lagi dikenal sebagai daerah rawan, tapi perjalanan ini belum selesai. Kita tetap butuh dukungan bersama agar Pemilu berikutnya lebih baik,” tandasnya.
Acara refleksi itu ditutup dengan pemukulan gong dan penyerahan buku Bawaslu oleh Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani. Penyerahan buku juga dilakukan anggota Bawaslu Halsel Hijra Hi. Kamuning kepada Wakil Ketua I DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib, serta oleh Sekretaris Bawaslu Halsel kepada akademisi Unkhair, Aslan Hasan.
 |
| Foto istimewa |
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih Bawaslu Halmahera Selatan. Ia menegaskan, meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Bawaslu tetap mendapatkan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan.
“Sebagai lembaga yang diberi tugas dan kewenangan mengawasi, mencegah, menangani pelanggaran, hingga menyelesaikan sengketa, tentu banyak keberhasilan yang telah kita raih. Namun, di balik capaian tersebut juga terdapat tantangan dan hambatan yang harus terus kita evaluasi bersama,” pungkasnya.(Red)
