 |
| Foto istimewa |
Dalam pernyataan sikapnya, Barah menegaskan ada 10 kasus korupsi di Halsel yang hingga kini tidak pernah dibuka ke publik. Padahal, kasus-kasus tersebut dinilai sangat merugikan keuangan daerah sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat. Kesembilan kasus itu adalah:
- Dugaan korupsi Bank BPRS Saruma Sejahtera
- Dugaan korupsi Dana Masjid Raya Akhirat Labuha
- Dugaan penyalahgunaan dana hibah bantuan hukum Pilkada 2020 sebesar Rp500 juta
- Dugaan korupsi beasiswa fiktif Universitas Nurul Hasan (Unsan)
- Dugaan praktik mafia BBM subsidi
- Dugaan pelanggaran hukum dalam pelantikan kepala desa cacat prosedural
- Kasus pemerkosaan anak yang dinilai lambat ditangani
Dugaan Korupsi dana pendapatan RSUD Labuha dari layanan pasien BPJS pada tahun 2024 mencapai Rp1–2 miliar.
- Ganti rugi korban banjir di Labuha yang tak kunjung direalisasikan
- Kasus pemukulan kader HMI yang belum diproses hukum tuntas
 |
Ratusan massa Barah dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran besok, Senin (8/9/2025), dengan membawa sembilan tuntutan kasus korupsi yang belum dibuka ke publik. |
Koordinator aksi, Adi Hi. Adam, menegaskan bahwa aksi ini adalah puncak kekecewaan rakyat terhadap aparat hukum dan pemerintah daerah yang dianggap menutup mata terhadap praktik korupsi.
“Sembilan kasus korupsi di daerah ini tidak pernah dibuka ke publik. Seolah-olah ada kekuatan besar yang sengaja menutupinya. Barah hadir untuk memastikan rakyat tahu bahwa uang mereka dirampas, hak mereka dirampas, dan keadilan ditutupi. Kami tidak akan berhenti sebelum semua kasus ini diusut tuntas,” tegas Adi.
Aksi ini diperkirakan akan berlangsung sepanjang hari dan menjadi salah satu gelombang unjuk rasa terbesar di Halmahera Selatan sepanjang tahun 2025. (Red)
