Limbah Medis Berserakan, Dana BPJS Diduga Bocor: Massa Kepung DPRD Halsel

Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB, Junaidi Abusam, saat memberikan tanggapan kepada massa aksi terkait dugaan penyimpangan anggaran RSUD Labuha, Selasa (9/9/2025).
Foto: (Idham/Lugopost) 

Labuha, 9 September 2025 - Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, Halmahera Selatan. Mereka menuding adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana layanan pasien BPJS tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp1–2 miliar.

Selain dugaan korupsi dana BPJS, massa juga menyoroti persoalan pasien yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit dengan alasan stok kosong. Tuntutan lain yang mencuat adalah soal jasa pelayanan medis yang dilaporkan tidak pernah dibayarkan sejak 2010 hingga 2025.

Tak hanya itu, massa juga memprotes persoalan pengelolaan limbah medis yang disebut dibuang sembarangan di area belakang RSUD Labuha.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB, M. Junaedi Abusam, menegaskan pihaknya akan segera memanggil manajemen RSUD untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (10/9/2025).

“Anggaran RSUD Labuha itu besar. Jangan main-main soal pelayanan kesehatan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Junaedi di hadapan massa aksi, Selasa (9/9/2025).

Foto istimewa

Selain soal anggaran dan pelayanan, publik juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas oleh seorang dokter spesialis anestesi, dr. Ati Nutchaeni. Ia dilaporkan tetap menerima gaji dan tunjangan penuh sebesar Rp64 juta per bulan, meski hanya bertugas sekitar dua minggu setiap bulannya.

Diketahui, dr. Ati tengah menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Hasanuddin Makassar dengan sistem campuran daring dan luring. Kondisi ini membuatnya kerap meninggalkan rumah sakit untuk mengikuti kuliah tatap muka. Namun demikian, pihak RSUD disebut tetap memberikan fasilitas penuh, mulai dari gaji, rumah dinas, hingga kendaraan operasional.

Junaidi yang juga wakil rakyat dari Dapil I Bacan menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam. “Seluruh aduan masyarakat terkait pelayanan dan penggunaan anggaran RSUD Labuha akan kami dalami,” pungkasnya. (Red)