Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah lebih selektif mengelola belanja dan memperkuat sumber pendapatan daerah.
 |
| Juru bicara Fraksi Golkar, Rustam Ode Juru (Foto: Idham/Lugopost) |
Juru bicara Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru, mengatakan sepanjang tahun 2025 masyarakat dihadapkan pada dinamika kapasitas fiskal daerah yang cukup kompleks. Kondisi tersebut dipengaruhi perubahan kebijakan fiskal nasional serta fluktuasi kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Selatan mengalami penurunan indeks kapasitas fiskal yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Pada periode sebelumnya daerah kita berada pada posisi yang cukup kuat. Namun pada tahun 2025 terjadi kontraksi indeks yang mengharuskan pemerintah lebih selektif dan efisien dalam menentukan prioritas belanja,” ujar Rustam.
Wakil Rakyat dua periode itu menilai kondisi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan fiskal demi menjamin pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan, kondisi keuangan daerah, serta target pembangunan jangka menengah daerah.
Menurut mereka, setiap belanja modal maupun belanja operasi pemerintah harus benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap transformasi sosial, ekonomi, budaya, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam catatannya, Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut mengalami peningkatan dari sekitar Rp200 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp247,56 miliar pada tahun 2025.
Meski demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp2 triliun 207 miliar masih berada di kisaran 11,2 persen. Sementara sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1 triliun 955 miliar.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan baru dalam menggali sumber pendapatan daerah, khususnya melalui pengembangan sektor agro-maritim, hilirisasi komoditas lokal, serta penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.
Penurunan Indeks Fiskal Jadi Sorotan
Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar adalah turunnya indeks kapasitas fiskal daerah dari kategori sangat tinggi pada tahun sebelumnya menjadi jauh lebih rendah pada tahun 2025.
Menurut Fraksi, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah dan berpotensi membatasi belanja pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan belanja publik tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Menekan Kemiskinan
Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan yang tercatat cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Fraksi menilai pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan yang bersifat padat modal serta berorientasi ekspor.
Sementara sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja lokal belum berkembang secara optimal.
Data kemiskinan yang disampaikan menunjukkan masih adanya fluktuasi jumlah penduduk miskin di Halmahera Selatan sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya menjadi angka statistik, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegas Rustam.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif semata, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Fraksi Golkar Ajukan Rekomendasi
Sebagai penutup, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pertama, meminta penjelasan rinci terkait strategi pemerintah daerah dalam menyikapi penurunan kapasitas fiskal serta menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Kedua, mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan dunia usaha melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga dapat menjadi instrumen pendukung pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung kepada masyarakat. (*)
