Komisi II DPRD Soroti Pengelolaan Pelabuhan Habibie Labuha

Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Muhammad Yusuf Nijar, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan pengelolaan Pelabuhan Habibie di Labuha, Selasa (9/9/2025). Foto : Idham/Lugopost.

LABUHA,-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti kinerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan yang dinilai kurang kreatif dalam mengelola fasilitas transportasi, khususnya jalan Pelabuhan Habibie di desa Labuha.

Anggota Komisi II DPRD Halsel, Muhammad Yusuf Nihar, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan pelabuhan tersebut, padahal kawasan itu merupakan salah satu titik penting distribusi barang dan aktivitas masyarakat.

“Pelabuhan Habibie menjadi pusat mobilitas warga, tetapi sampai sekarang perhatian pemerintah daerah masih sangat minim,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia juga menyoroti kondisi jalan setapak di kawasan Pelabuhan Spit, Desa Labuha, yang rawan menimbulkan simpang siur dalam proses distribusi barang. Menurutnya, hal ini harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Lebih lanjut, Yusuf mengungkapkan berdasarkan laporan masyarakat, sebagian infrastruktur di kawasan pelabuhan disebut dibangun menggunakan dana desa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab aset pelabuhan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak seharusnya menggunakan anggaran desa. Dan dalam waktu singkat komisi II akan memanggil kepala dinas Perhubungan, Ramli Manui untuk diminta keterangan terkait arel tersebut. 

“Ini yang harus diuji kebenarannya. Dalam waktu dekat, Komisi II akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan resmi,” tegas mantan anggota polisi Polres Halmahera Selatan itu. (Red)