Legislator Golkar jelaskan makna ‘penyesuaian’ Rp2,1 triliun.
 |
| Foto: Fraksi Golkar Rustam Ode Nuru (Idham/Lugopost.id) |
Anggota DPRD dua periode dari daerah pemilihan (Dapil) Obi ini menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang mendesak di sejumlah OPD telah dialihkan ke sektor yang lebih urgen dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
“Kegiatan yang tidak terlalu mendesak, digeser ke OPD lain yang memiliki program prioritas dan urgen, seperti tanaman pangan dan infrastruktur,” ujar Rustam kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Rustam menjelaskan, langkah efisiensi tersebut menyasar sejumlah pos anggaran, antara lain belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), sebagian belanja modal, dan operasional. Hampir seluruh OPD mengalami reposisi anggaran, kecuali Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang merupakan sektor belanja mandatori dan wajib dipenuhi.
“Total pagu indikatif tetap Rp2,1 triliun. Jadi ini bukan pengurangan, hanya pergeseran internal untuk memastikan anggaran digunakan lebih efektif,” katanya menegaskan.
Ia juga menambahkan bahwa Program Mandatori dan Belanja Alokasi (PMBA) tidak terkena dampak reposisi karena sifatnya yang telah ditetapkan dan bersifat wajib.
“PMBA tidak berpengaruh karena itu sudah akumulatif. Yang dilakukan pemerintah daerah hanyalah menyusun ulang alokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata,” tambah Rustam.
Menurutnya, langkah reposisi ini menjadi bagian dari strategi fiskal daerah untuk memastikan pembangunan Halmahera Selatan berjalan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kami di DPRD mendukung langkah efisiensi ini, selama arah pembangunannya benar dan berpihak kepada rakyat,” tutup Wakil Rakyat dari Pulau Obi itu. (*)
Editor : Idham Lugopost
