![]() |
| Foto istimewa |
Namun sayangnya, hingga memasuki pertengahan tahun 2025, implementasi program tersebut dinilai stagnan. Kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), tidak mampu menerjemahkan gagasan besar kepala daerah ke dalam kerja nyata di lapangan.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur LSM LIRA Maluku Utara, Said Alkatiri, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Selasa, 29 Juli 2025. Menurutnya, bukti nyata dari kegagalan itu terlihat dari absennya nama Halmahera Selatan dalam daftar penerima program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk Program Kampung Nelayan Modern, padahal Halsel dikenal luas sebagai lumbung ikan nasional.
“Bagaimana mungkin daerah penghasil ikan seperti Halsel tidak masuk dalam radar program prioritas pemerintah pusat? Ini bukan soal kurangnya potensi, tapi lemahnya kinerja DKP dalam menyusun usulan program dan menjalin sinergi dengan pusat,” tegas Said Alkatiri.
Di sektor pertanian dan perkebunan, situasi tak jauh berbeda. Wilayah transmigrasi di Gane Timur, yang sejak lama digadang-gadang menjadi lumbung pangan daerah, gagal diwujudkan menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM). Pemerintah daerah dinilai hanya sebatas membagikan bantuan alat pertanian seperti mesin ketinting dan bodi perahu, tanpa ada kebijakan besar yang berdampak sistemik.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya inisiatif DKP dalam menciptakan nilai tambah bagi hasil perikanan lokal. Hingga kini, ikan-ikan dari Halsel masih dijual mentah ke provinsi lain, tanpa ada satu pun pabrik pengalengan ikan di wilayah ini.
“Apakah masyarakat Halmahera Selatan hanya akan terus menjadi penonton? Harus ada gebrakan besar! Pabrik pengalengan ikan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga membuka lapangan pekerjaan luas bagi masyarakat,” katanya.
Said juga menekankan, sudah saatnya Pemda Halsel mengevaluasi kinerja dinas teknis, terutama DKP, yang hingga kini dinilai hanya menghasilkan anggaran untuk rapat dan makan minum, tanpa capaian konkret di lapangan.
Sebagai penutup, ia meminta Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin untuk turun tangan langsung memastikan bahwa program prioritas argomaritim tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan Halmahera Selatan yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat provinsi maupun nasional. (Red)
