 |
| Junaidi Abusam Foto :(Lugopost/Idham) |
Anggota Komisi I DPRD Halsel, Junaidi Abusama, menyatakan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola anggaran di sektor layanan publik, khususnya kesehatan. “Tapi nanti saya koordinasi dulu dengan pimpinan Komisi, setelah itu baru kita tetapkan jadwal pemanggilan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (22/7).
Junaidi mengungkapkan, total anggaran BLUD RSUD Labuha tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22 miliar. Namun hingga akhir Juni, realisasi anggaran baru menyentuh angka Rp11,1 miliar atau 50,45 persen.
“Kami ingin tahu apa saja kendala dan alasan di balik rendahnya serapan ini. Ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat, jadi tidak boleh dianggap sepele,” tegas legislator dua periode itu.
Menurutnya, serapan anggaran yang minim berisiko menghambat program strategis dan memperburuk kualitas layanan kesehatan. Ia menekankan bahwa DPRD tidak ingin melihat anggaran publik menjadi tidak efektif hanya karena lemahnya perencanaan dan pelaksanaan di tingkat manajemen rumah sakit.
“Dana BLUD itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kami akan mengevaluasi bukan hanya kinerja keuangan, tapi juga sistem pelayanan dan implementasi program prioritas,” tandas Junaidi.
Pemanggilan terhadap manajemen RSUD Labuha akan dilakukan melalui agenda resmi Komisi I dalam waktu dekat. Selain soal serapan anggaran, DPRD juga akan menyoroti sejauh mana dana yang telah terealisasi berdampak pada peningkatan mutu layanan medis.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Labuha, dr. Titin Andriyanti, hanya menyampaikan angka target dan realisasi anggaran tanpa menjelaskan detail pemanfaatan anggaran maupun capaian kinerja rumah sakit.
