Diduga Ada Intervensi Kadis, DPRD dan Bupati Diminta Bertindak

Plt. Kadis Pendidikan Halmahera Selatan, Siti Khodijah Foto: (Haliyora.id)

LABUHA, LUGOPOST– Memasuki semester kedua tahun anggaran 2025, realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan masih sangat rendah. Hingga awal Juli, serapan anggaran baru menyentuh angka 12 persen dari total pagu, yang mencapai Rp 86 miliar untuk sekitar 600 paket kegiatan fisik.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terjadinya stagnasi pelaksanaan program strategis, khususnya pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah.

Tak hanya persoalan teknis dan lemahnya perencanaan, dugaan lebih serius mencuat dari internal dinas: adanya intervensi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khodijah, dalam proses penetapan penyedia proyek.

Seorang sumber terpercaya yang mengetahui dinamika di internal Dinas Pendidikan menyebut bahwa proses tender acap kali terganggu akibat adanya kepentingan pribadi dari pimpinan dinas.

“Kalau bukan orang beliau yang menang, ya ditahan. Dicarikan alasan supaya tender dibatalkan atau digeser ke penyedia lain yang dekat dengan beliau. Ini yang bikin banyak proyek fisik belum jalan,”ungkap sumber tersebut, yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.

Dugaan praktik manipulasi tender ini diyakini menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan ratusan proyek yang bersumber dari APBD 2025.

Kondisi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Utara, Said Alkatiri, yang mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera turun tangan.

“Kalau program tidak jalan hanya karena kepala dinas sibuk atur siapa yang harus dapat proyek, ini sudah fatal. Jangan karena hubungan keluarga lalu pembiaran terjadi. Ini menyangkut nasib pendidikan anak-anak kita,” tegas Said.

Tak hanya eksekutif, kritik juga diarahkan kepada DPRD Halmahera Selatan, khususnya Komisi I yang membidangi pendidikan. Said menilai lembaga legislatif belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Legislatif jangan hanya hadir di paripurna, tapi juga harus turun ke lapangan. Periksa realisasi program, pastikan anggaran dipakai dengan benar. Kalau DPRD ikut diam, siapa lagi yang bisa dipercaya menjaga integritas anggaran pendidikan kita?” katanya.

Untuk itu, Lira berharap adanya langkah cepat dan tegas dari Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan pimpinan DPRD untuk menyelamatkan sektor pendidikan dari stagnasi yang bisa berdampak panjang terhadap pelayanan dasar di daerah. 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Siti Khodijah maupun Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi atas berbagai sorotan publik yang berkembang.(Id/Tim)