 |
| Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Selatan, Safri Thalib, |
LABUHA, LUGOPOST — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Selatan, Safri Thalib, menilai 100 hari kerja pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Mukcsin belum menunjukkan arah perubahan signifikan. Dalam sebuah diskusi publik refleksi 100 hari pemerintahan, Safri menyebut bahwa hingga kini belum terlihat adanya kebijakan baru yang membedakan pemerintahan saat ini dengan sebelumnya.
“Kalau kita jujur menilai, belum ada perbedaan yang mencolok. Gagasan dan arah kebijakan masih berjalan pada rel lama. Mungkin karena pemimpin yang sama, maka orientasinya adalah melanjutkan, bukan menciptakan,” ujar Safri.
Menurutnya, fokus utama dalam masa awal pemerintahan Bassam–Helmi justru terlihat lebih pada mengelaborasi ulang program-program sebelumnya, bukan merancang terobosan baru. Ia menambahkan, jika memang ini bagian dari kesinambungan pemerintahan, maka harus jelas dalam roadmap jangka menengah dan panjang.
Salah satu hal penting yang disoroti Safri adalah perlunya pemerintah daerah mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis zonasi. Konsep ini, menurutnya, bukan hanya relevan, tapi mendesak untuk diterapkan, mengingat kondisi geografis Halmahera Selatan yang luas, terisolasi, dan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda.
“Kita tidak bisa terus memakai pendekatan pembangunan yang seragam. Masyarakat di bagian pesisir desa misalnya, lebih membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Di wilayah pesisir, orientasinya mungkin pada ekonomi maritim dan perikanan. Maka, harus dipetakan,” tegasnya.
Safri menilai, jika pembangunan tidak mengacu pada pemetaan zonasi dan kebutuhan spesifik wilayah, maka efeknya akan timpang dan hanya menguntungkan satu kelompok atau satu zona tertentu saja.
Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti lambannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, publik hingga kini belum mendapat gambaran jelas soal arah prioritas pembangunan Bassam–Helmi.
“Kita masih menunggu RPJMD yang katanya sedang disusun. Tapi arah kebijakan jangka menengah belum dikomunikasikan secara terbuka. Ini yang membuat publik bertanya-tanya: sebenarnya mau dibawa ke mana Halsel ini dalam lima tahun ke depan?” tanya Safri.
Ia mengingatkan bahwa program pembangunan harus ditentukan bukan berdasarkan zona elektoral atau kepentingan politik daerah pemilihan semata, tapi berdasarkan kebutuhan real masyarakat di tiap wilayah.
Lebih jauh, Safri juga meminta agar Pemda berhati-hati dalam memasarkan kebijakan berbasis informasi, terutama melalui narasi-narasi yang tidak berbasis data lapangan.
“Pemerintah tidak boleh membangun persepsi saja tanpa fakta di lapangan. Isu keterbukaan informasi jangan dijadikan alat kamuflase untuk menutupi ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar proyek infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara wilayah-wilayah lainnya hanya menerima sedikit sentuhan pembangunan.
Safri menegaskan bahwa pemerintah ke depan harus lebih fokus pada program konkret yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pengelolaan sumber daya tambang dan maritim.
“Setiap tahun kita punya bantuan pertanian dan alat tangkap, tapi dampaknya kecil karena tidak ada pemetaan yang jelas. Jika zonasi ini diatur dengan baik, maka kita bisa menciptakan sentra-sentra pembangunan sesuai potensi daerah,” kata Safri.
Ia juga menambahkan bahwa pengembangan kawasan atau zona tertentu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak muncul kesenjangan antarwilayah.
Diskusi publik ini menjadi ruang bagi anggota legislatif dan publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara terbuka. Catatan dari Fraksi PKB, khususnya Safri Thalib, mempertegas pentingnya arah pembangunan yang terukur, berbasis kebutuhan nyata, dan menjangkau seluruh wilayah Halmahera Selatan secara merata.
“Kita butuh arah, bukan hanya aktivitas. Kita butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar narasi pembangunan,” tutupnya. (Idham)
