 |
| Foto istimewa |
LABUHA, LUGOPOST — Evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakilnya Helmi Umar Muchsin kembali mendapat sorotan keras. Kali ini, kritik datang dari Karteker KNPI Halmahera Selatan, Hastomo Bakri, yang menyoroti dua persoalan krusial: meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta buruknya tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum publik, Hastomo menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Halsel yang hingga kini belum mendapat penanganan maksimal dari pemerintah daerah.
“Kasus kekerasan terhadap anak semakin mengerikan. Di Binoi saja, pelaku lebih dari 10 orang, dan hanya 7 yang baru ditetapkan status hukumnya. Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Hastomo.
Ia menyindir lemahnya fungsi pengawasan dan penanganan di OPD terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dinilainya hanya menghabiskan anggaran tanpa program advokasi yang konkret.
“Setiap tahun anggaran mereka besar, tapi kerja nyatanya minim. Di mana program advokasinya? Apa langkah seriusnya menangani krisis kekerasan ini?” tanya Hastomo.
Tak hanya itu, Hastomo juga menyoroti kondisi sejumlah OPD yang hingga kini masih berkantor di Masjid Raya Labuha, yang menurutnya mencederai fungsi sakral rumah ibadah.
“Masjid adalah tempat ibadah, bukan kantor pemerintahan. Ini memalukan. Apakah tidak ada gedung lagi di Halmahera Selatan?” kecamnya.
Ia menilai bahwa hal ini mencerminkan buruknya manajemen aset dan perencanaan kelembagaan di lingkungan Pemkab Halsel. Ia bahkan menyarankan agar seluruh OPD dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) segera dievaluasi.
“Kalau tidak memberikan kontribusi pada pendapatan dan pelayanan, ya sudah, diganti saja. Tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai pemuda sekaligus tokoh desa, Hastomo menilai Pemda Halsel gagal menunjukkan keseriusan dalam menata birokrasi dan melindungi kelompok rentan selama 100 hari pertama masa jabatan Bassam–Helmi.
“Pemerintah ini seolah tak hadir. Anak-anak diperkosa, OPD berkantor di masjid, dan aparat hanya diam. Kalau begini terus, maka jargon ‘Senyum Bahagia’ itu cuma retorika,” tutup Hastomo.
Pernyataan keras dari KNPI ini memperpanjang daftar kritik tajam terhadap pemerintahan Bassam–Helmi. 100 hari pertama yang seharusnya menjadi momentum menunjukkan arah perubahan, justru dipenuhi sorotan atas kekacauan birokrasi dan minimnya perlindungan terhadap masyarakat kecil. (Idham)
