 |
| Foto istimewa |
LABUHA, LUGOPOST— Evaluasi tajam terhadap pemerintahan baru Halmahera Selatan mencuat dalam Dialog Publik 100 Hari Kepemimpinan Bassam–Helmi yang digelar oleh Wartawan dan Komunitas Penulis (Warkop) Halmahera Selatan, Jumat (20/6/2025) di Fatimah Kafe, Desa Tomori, Kecamatan Bacan.
Acara ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sipil, pemuda, dan organisasi kemahasiswaan untuk menyuarakan evaluasi atas kinerja Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin selama seratus hari pertama masa jabatan mereka.
Meski Bassam–Helmi tidak hadir secara langsung, mereka diwakili oleh Sekretaris Daerah Safiun Rajulan. Hadir pula ketua Fraksi PKB DPRD Halsel Safari Talib dan ketua Fraksi Golkar Sagaf Hi Taha sebagai narasumber.
Sorotan utama datang dari kalangan aktivis, khususnya Sekretaris GAMKI Halmahera Selatan, Sefnat Togaku, yang tanpa tedeng aling-aling menyebut kinerja pemerintah daerah masih jauh dari kata memuaskan.
“Pemerintah hari ini lebih sibuk menjaga citra, bukan membenahi substansi. Mereka asyik merangkul investor, tapi lupa dengan rakyat kecil yang butuh infrastruktur dasar dan pasar tradisional,” kecam Sefnat dalam forum tersebut.
Ia juga mengkritisi lambannya tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pasar daerah. Menurutnya, Pemkab Halsel belum menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki sektor-sektor vital.
Lebih lanjut, Sefnat memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam politik sektarian.
“Halsel ini tanah bersama. Pemerintah tidak boleh diskriminatif. Ada Muslim, ada Kristen, dan semuanya harus diperlakukan adil. Jangan sampai pembangunan hanya berpihak pada satu golongan,” ujarnya, menyoroti perlunya pembinaan lintas iman dalam kebijakan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan terhadap kritik. “Kalau 100 hari pertama ini cuma untuk pencitraan, rakyat akan makin apatis. Jangan jadikan demokrasi sebagai panggung ilusi,” katanya.
Menanggapi itu, Sekda Safiun Rajulan mengaku akan menyampaikan semua masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati. “Kami catat semua kritik, dan kami terbuka untuk perbaikan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, dalam suasana yang penuh kritik tersebut, sefnat menyitir pemikiran Rocky Gerung yang kerap menyebut bahwa
“politik tanpa akal sehat hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa arah.” Kutipan itu dianggap relevan dengan kondisi politik daerah saat ini, yang dinilai belum menunjukkan arah pembangunan yang jelas.
Dialog publik ini menandai mulai tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kritik tajam dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan aktivis diharapkan bukan hanya menjadi gema kekecewaan, tetapi pemantik perubahan nyata.
“Kalau pemerintah tidak siap dikritik, maka sesungguhnya mereka tidak siap memimpin,” tutup Sefnat dengan nada keras.
Dialog ini menjadi pengingat bahwa legitimasi tidak hanya dibangun dari perolehan suara, tapi juga dari hasil kerja yang nyata dan menyentuh kepentingan rakyat. Pungkas Sefnat. (Idham)
