 |
| Foto istimewa |
Ternate- Investasi di sektor pertambangan yang masif di Provinsi Maluku Utara mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menyatakan bahwa alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kehadiran industri tambang justru menjadi alat pemiskinan masyarakat lokal dan mengancam integritas nasional.
“Sejak digaungkannya hilirisasi tambang pada tahun 2020, angka kemiskinan di Maluku Utara bukannya menurun, justru meningkat. Harga barang pun melonjak tinggi. Ini bukti bahwa investasi tambang belum memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat maupun pengusaha lokal,” tegas Dr. Mukhtar, yang akrab disapa kepada media, Selasa (14/5/2025).
Menurutnya, jalur ekspor-impor dari Halmahera ke Tiongkok melalui lautan Pasifik kini menjadi titik rawan yang bisa berdampak pada ancaman kesatuan bangsa. Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi seluruh skema investasi tambang yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Jalur laut strategis dari Halmahera ke Tiongkok semakin sibuk karena aktivitas ekspor-impor tambang. Ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik dan pertahanan negara,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak sosial ekonomi dari aktivitas pertambangan yang dianggap tidak memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat. Penurunan hasil tangkapan nelayan serta berubahnya lahan perkebunan menjadi kawasan industri tambang menyebabkan banyak warga kehilangan mata pencaharian.
“Negeri ini kaya. SDA kita melimpah. Tapi rakyat tetap miskin. Maka harus ada gugatan publik terhadap perusahaan tambang yang selama ini beroperasi tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” tegas Mukhtar yang juga Ketua ISNU Malut.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya bukan anti investasi. Namun, investasi yang tidak berpihak kepada rakyat dan justru melahirkan anomali sosial adalah bentuk kezaliman ekonomi yang harus dihentikan. Ia mempertanyakan keberadaan modal besar dari luar daerah yang tidak membuka ruang bagi pelaku usaha lokal.
“Kenapa vendor dari luar yang justru dominan di kawasan industri? Ke mana pelaku usaha lokal? Kalau ini terus dibiarkan, disparitas sosial akan melebar dan memicu konflik,” ujarnya.
Dr. Mukhtar juga menyarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan penghentian sementara seluruh aktivitas ekspor-impor tambang dari Maluku Utara. Menurutnya, jeda waktu ini penting untuk menata ulang distribusi manfaat ekonomi tambang agar lebih inklusif dan menjangkau masyarakat lokal.
“Kita perlu memastikan, apakah barang-barang masuk dari Tiongkok ini justru mematikan suplai barang lokal? Jika ya, maka ini jelas mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar industri,” tutupnya.
Seruan ini menjadi refleksi keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan tambang yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga membangun kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi masyarakat Maluku Utara. (Red/tim)
