 |
| LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memperkuat pengawasan Pemilu Serentak 2024. Rapat tersebut berlangsung pada Minggu (17/11) di Aula Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Kecamatan Bacan Selatan, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, beserta anggota M. Hijra Hi Kamuning, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Ahmad Patoni, serta mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan. |
LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memperkuat pengawasan Pilkada Serentak 2024. Rapat tersebut berlangsung pada Minggu (17/11) di Aula Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Kecamatan Bacan Selatan, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, beserta anggota M. Hijra Hi Kamuning, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Ahmad Patoni, serta mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan koordinasi yang solid antar instansi untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. "Pilkada adalah ajang penentu arah bangsa, oleh karena itu pengawasan maksimal dari semua pihak adalah keharusan. Setiap tahapan pemilu harus diawasi dengan cermat untuk menghindari potensi pelanggaran," ujar Rais Kahar dengan tegas.
Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, juga menyampaikan kesiapan pihak kepolisian dalam mendukung kelancaran Pilkada. Ia memastikan bahwa kepolisian akan bersinergi dengan Bawaslu dan Kejaksaan Negeri untuk menjaga keamanan serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi. "Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pilkada dengan memastikan keamanan dan menindak pelanggaran hukum tanpa kompromi," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Ahmad Patoni, menegaskan peran penting kejaksaan dalam penegakan hukum selama Pilkada. "Kami akan segera menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu dan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menegakkan hukum dengan tegas," ujar Ahmad Patoni.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen bersama untuk memastikan Pilkada 2024 di Halmahera Selatan berjalan dengan integritas tinggi. Dengan adanya sinergi yang solid antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, diharapkan Pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Keberhasilan Pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan kami berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan penuh kewaspadaan dan ketegasan," tutup Ahmad Patoni.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan koordinasi yang erat antar lembaga, diharapkan Pilkada 2024 di Halmahera Selatan dapat berlangsung dengan transparansi dan keadilan yang tinggi, menjamin partisipasi publik yang maksimal dan hasil yang sah dan kredibel. (Red/tim)
