 |
| Melalui sebuah forum publik yang diselenggarakan pada Sabtu, 20 April 2024, GP Ansor Maluku Utara mengeluarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi. Dialog publik yang mengangkat tema "Tantangan APBD tahun 2024" turut menyoroti pergantian Sekretaris Daerah dari Samsuddin A. Kadir ke Salmin Janidi. |
LP.-Melalui sebuah forum publik yang diselenggarakan pada Sabtu, 20 April 2024, GP Ansor Maluku Utara mengeluarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi. Dialog publik yang mengangkat tema "Tantangan APBD tahun 2024" turut menyoroti pergantian Sekretaris Daerah dari Samsuddin A. Kadir ke Salmin Janidi.
Firman Amir, sebagai Sekretaris Wilayah GP Ansor Maluku Utara, menyatakan bahwa tujuan dialog tersebut adalah untuk mengevaluasi berbagai masalah yang terjadi di daerah, khususnya terkait pelaksanaan APBD yang tidak optimal. Firman menekankan pentingnya APBD sebagai motor penggerak pembangunan, dan bahwa kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung pada pelaksanaan APBD. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang berada di kelas bawah.
Menurut Firman, salah satu hambatan utama adalah pergantian pejabat di birokrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur M. Al Yasin Ali. Hal ini menyebabkan penahanan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. Firman menegaskan bahwa efek dari pergantian Sekretaris Daerah dari Samsuddin Abdul Kadir ke Salmin Janidi, tanpa kembalinya jabatan ke pemegang sebelumnya, menjadi alasan APBD Maluku Utara ditahan oleh Kemendagri.
Firman juga menyampaikan bahwa dalam dialog tersebut, Murid Tunirio menyatakan bahwa politik birokrasi di Maluku Utara cenderung ugal-ugalan, dengan para pejabat birokrasi sering kali melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Melalui diskusi ini, GP ANSOR telah memberikan gagasan-gagasan kritis dan relevan kepada Sekretaris Daerah," ungkap Firman.
GP Ansor berharap agar kedepannya Pemerintah Provinsi dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kebijakan yang diambil dapat berdampak langsung pada ekonomi masyarakat kelas bawah.
Selain Dr. Murid Tunirio dari IAIN Ternate, yang jadi narasumber, dalam dialog publik ini juga menghadirkan Dr. Aziz Hasyim dari Unkhair Ternate, serta Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir.
Dialog publik ini diadakan dalam rangka peringatan Harlah Ansor ke-90, dan dihadiri oleh puluhan peserta dari 41 organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. (red/tim)
