Ringkasan: Masuk tahun kedua kepemimpinan Bassam-Helmi, program andalan Agromaritim dipertanyakan DPRD Halsel. Safri Talib mendesak Pemda segera menunjukkan wujud nyata program tersebut melalui kebijakan anggaran yang menyentuh langsung petani dan nelayan.
Peliput : IL | Editor : Idham Hasan
 |
| Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, SH. (Foto : LUGOPOST/Idham). |
Kritik tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Bassam-Helmi, DPRD belum melihat secara fisik arah pembangunan Agromaritim yang menjadi salah satu program andalan pemerintah daerah.
Jujur, Saudara Wakil Bupati, sampai dengan masa kepemimpinan yang sudah masuk tahun kedua ini, mungkin secara fisik kita belum bisa melihat agro-maritim ini konsepnya akan dibangun seperti apa,” tegas Safri dalam forum paripurna. Kamis (10/9).
Meski demikian, Safri menyatakan DPRD tetap menaruh keyakinan bahwa pemerintah daerah konsisten menjadikan Agromaritim sebagai prinsip utama pembangunan Halmahera Selatan.
Menurutnya, konsep Agromaritim seharusnya tidak berhenti pada visi dan slogan pembangunan, tetapi harus terlihat dalam kebijakan anggaran serta program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Agromaritim ini merupakan ciri dan karakter kehidupan sehari-hari masyarakat Halmahera Selatan. Karena itu, dalam kebijakan penganggaran, kita harus betul-betul menunjukkan bahwa pemerintah hadir,” ujarnya.
Safri menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat desa, terutama petani dan nelayan. Mulai dari akses jalan, permodalan, kebutuhan alat tangkap, hingga semakin terbatasnya ruang masyarakat untuk menjalankan mata pencaharian.
Masih banyak desa yang mengeluh soal jalan. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, alat tangkap, maupun ruang laut untuk mereka mencari nafkah,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai prioritas dalam kebijakan anggaran, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun penguatan akses modal dan sarana produksi.
Safri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu hingga akhir periode untuk menunjukkan hasil program Agromaritim.
Kita tidak mungkin menunggu lima atau sepuluh tahun lagi. Visi dan misi Agromaritim itu dirumuskan untuk lima tahun yang sedang kita jalani, bukan lima atau sepuluh tahun yang akan datang,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki kewajiban moral untuk mengawal apa yang telah menjadi cita-cita pemerintah daerah bersama masyarakat melalui visi-misi pembangunan Bassam-Helmi.
Dalam kesempatan itu, Safri juga meminta agar keterbatasan anggaran serta dinamika fiskal nasional dan daerah tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan program prioritas.
Menurutnya, belanja modal harus diarahkan untuk menopang pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, harus memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan sektor pertanian dan perikanan.
“Belanja modal itu betul-betul diarahkan agar bisa menopang dan mendukung terlaksananya program serta kegiatan yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu mempercepat terwujudnya program Agromaritim dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pembangunan jalan dan jembatan itu penting, tetapi harus diarahkan agar bisa menunjukkan atau menopang terwujudnya program Agromaritim,” tandas Safri.
Di hadapan Wakil Bupati Helmi Umar Muhcsin, Safri kemudian menitipkan sejumlah keresahan masyarakat yang menurutnya perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
Baginya, keberhasilan Agromaritim bukan sekadar seberapa banyak anggaran yang disiapkan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan petani dan nelayan serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. (*)
