 |
| foto istimewa |
TOBELO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Utara mulai memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol). Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah partai politik guna menyamakan persepsi sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Salah satu rapat koordinasi digelar bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Halmahera Utara di Kantor DPC PKB Halut, Selasa (8/9/2026).
Ketua DPC PKB Halut, Fahmi Musa, menegaskan bahwa Banpol merupakan anggaran negara yang harus dijaga dan digunakan sesuai ketentuan. Setiap penggunaannya juga harus dicatat secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran Banpol ini 40 persen untuk kesekretariatan dan 60 persen untuk pendidikan politik,” ujar Fahmi.
Menurutnya, porsi pendidikan politik tersebut harus dimanfaatkan secara berjenjang, mulai dari pengurus DPC hingga tingkat ranting. Penggunaannya diharapkan mampu memperkuat pemahaman politik kader sekaligus memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.
Fahmi menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan partai politik sangat penting. Selain memastikan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor aturan, koordinasi tersebut dapat mencegah munculnya persoalan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran di kemudian hari.
Ia pun mengapresiasi langkah Kesbangpol Halut yang memilih melakukan pencegahan sejak awal melalui rapat koordinasi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kesbangpol karena telah melaksanakan rakor pencegahan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan,” katanya.
Bagi PKB Halut, pengawasan Banpol tidak boleh hanya dilakukan setelah anggaran digunakan. Pendampingan dan koordinasi sejak tahap perencanaan diperlukan agar pengelolaannya berjalan transparan, tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan fungsi bantuan keuangan partai politik.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Banpol bukan anggaran yang dapat digunakan secara bebas. Pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung operasional kesekretariatan dan meningkatkan pendidikan politik yang bermanfaat bagi kader maupun masyarakat. (red/tim)
