 |
| foto : Istimewa |
TERNATE — Hubungan ekonomi Maluku Utara dengan Tiongkok semakin erat. Besarnya investasi industri nikel dan hilirisasi mineral telah membuat Tiongkok bukan sekadar mitra dagang, tetapi menjadi pasar yang sangat dominan bagi komoditas ekspor dari provinsi penghasil nikel tersebut.
Data perdagangan Januari–Juli 2026 menunjukkan nilai ekspor Maluku Utara telah mencapai sekitar US$9,84 miliar. Angka ini meningkat 21,93 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama ditopang komoditas besi dan baja, nikel serta bahan kimia anorganik yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 94,18 persen terhadap total ekspor daerah.
Namun, di balik besarnya angka ekspor tersebut, muncul persoalan mengenai tingginya konsentrasi perdagangan Maluku Utara pada satu negara.
Sekitar US$8,92 miliar atau 90,61 persen ekspor Maluku Utara sepanjang Januari–Juli 2026 disebut mengarah ke pasar Tiongkok. Dengan struktur demikian, secara sederhana hampir 91 dari setiap US$100 nilai ekspor Maluku Utara bergantung pada pasar Tiongkok.
Peneliti SIDEGO sekaligus Akademisi Universitas Khairun Ternate, Mukhtar A. Adam, Rabu (02/09/26) melalui rilis resminya, menilai kondisi tersebut memperlihatkan hubungan ekonomi Maluku Utara dan Tiongkok telah memasuki tingkat ketergantungan yang sangat kuat.
Menurut Mukhtar, hubungan tersebut memang memberikan keuntungan ekonomi karena mendorong investasi, pembangunan kawasan industri, hilirisasi mineral, peningkatan ekspor serta pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Namun, kata dia, besarnya transaksi perdagangan harus dilihat lebih jauh dari sekadar angka pertumbuhan.
“Persoalannya bukan lagi apakah Tiongkok penting bagi ekonomi Maluku Utara. Faktanya, hubungan itu sudah sangat besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar manfaat ekonomi tersebut benar-benar tinggal dan berputar di Maluku Utara,” kata Mukhtar.
Mukhtar menjelaskan, dominasi satu negara tujuan ekspor membuat perekonomian Maluku Utara memiliki tingkat kerentanan tersendiri.
Jika permintaan industri Tiongkok terhadap nikel dan produk turunannya mengalami perlambatan, terjadi koreksi harga nikel dunia, perubahan kebijakan perdagangan maupun muncul ketegangan geopolitik, maka dampaknya berpotensi langsung menjalar ke aktivitas industri di Maluku Utara.
“Ketika hampir seluruh mesin ekspor kita menghadap ke satu pasar, maka setiap perubahan yang terjadi di pasar tersebut otomatis menjadi risiko bagi daerah. Ini yang harus mulai dibaca sebagai persoalan strategis, bukan hanya persoalan perdagangan,” ujarnya.
Dari total impor Maluku Utara Januari–Juli 2026 sekitar US$4,46 miliar, sekitar US$2,28 miliar atau 51,22 persen berasal dari Tiongkok.
Dengan pendekatan kurs rata-rata pada periode tersebut, nilai impor dari Tiongkok diperkirakan setara sekitar Rp39,7 triliun.
Impor tersebut berkaitan dengan kebutuhan industri, mulai dari mesin dan peralatan mekanis, perlengkapan listrik, bahan bakar dan mineral hingga berbagai material pendukung aktivitas produksi.
Artinya, struktur ekonomi industri Maluku Utara bukan hanya bergantung kepada Tiongkok sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga dalam sejumlah kebutuhan mesin serta input produksinya.
Secara keseluruhan, ekspor Maluku Utara sepanjang Januari–Juli 2026 diperkirakan setara sekitar Rp170,8 triliun, sementara nilai impor mencapai sekitar Rp77,6 triliun.
Dengan demikian, terdapat surplus perdagangan sekitar Rp93,2 triliun.
Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam Maluku Utara.
Mukhtar menilai angka fantastis tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi lebih jauh terhadap kualitas pembangunan daerah.
Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berhenti pada pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor ataupun besarnya investasi yang masuk.
“Kalau ekspor hampir US$10 miliar, maka publik Maluku Utara juga berhak bertanya: berapa yang berubah menjadi pendapatan daerah, berapa yang masuk sebagai DBH, berapa yang menciptakan pengusaha lokal baru, dan berapa yang meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat di sekitar kawasan industri?” tegasnya.
Ia mengatakan, surplus perdagangan tidak otomatis identik dengan surplus kesejahteraan masyarakat.
Sebab, nilai ekspor mencerminkan besarnya barang yang diperdagangkan dari suatu wilayah, tetapi tidak seluruh nilai tersebut kemudian menjadi pendapatan pemerintah daerah ataupun masuk secara langsung ke kantong masyarakat Maluku Utara.
Karena itu, menurut Mukhtar, pemerintah perlu melihat lebih jauh siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari rantai nilai industri nikel Maluku Utara.
Mukhtar mengingatkan Maluku Utara tidak boleh berhenti menjadi daerah tempat mineral diekstraksi, diproses kemudian dikirim keluar.
Industri nikel, menurutnya, harus mampu melahirkan efek pengganda yang jauh lebih kuat terhadap ekonomi lokal.
“Jangan sampai tanahnya Maluku Utara, nikelnya Maluku Utara, industri berdiri di Maluku Utara, ekspornya ratusan triliun rupiah, tetapi struktur ekonomi masyarakat lokal tidak mengalami transformasi yang sebanding,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan besarnya industri pertambangan dan hilirisasi mineral dapat diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja masyarakat lokal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, pertumbuhan usaha lokal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta pembagian Dana Bagi Hasil yang lebih memberikan dampak terhadap wilayah penghasil.
Selain itu, UMKM dan perusahaan lokal harus mendapatkan ruang lebih luas dalam rantai pasok industri.
“Yang harus dibangun bukan hanya smelter, tetapi juga kekuatan ekonomi masyarakat di sekeliling smelter. Jangan semua rantai pasok, teknologi, tenaga ahli dan keuntungan bergerak keluar, sementara daerah hanya memperoleh dampak lingkungan dan tekanan sosialnya,” ujarnya.
Mukhtar menegaskan hubungan ekonomi dengan Tiongkok tidak perlu dipandang secara negatif.
Investasi asing tetap dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Namun pemerintah harus memiliki posisi tawar yang kuat agar hubungan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih berimbang.
Diversifikasi negara tujuan ekspor juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan berlebihan kepada satu pasar.
Di sisi lain, Maluku Utara perlu membangun industri turunan yang semakin dalam agar daerah tidak selamanya hanya bergantung pada ekspor produk berbasis mineral.
“Tiongkok boleh menjadi mitra ekonomi terbesar Maluku Utara. Tetapi Maluku Utara tidak boleh menempatkan masa depan ekonominya hanya pada satu negara dan satu komoditas,” kata Mukhtar.
Menurutnya, tantangan utama pembangunan Maluku Utara saat ini bukan lagi bagaimana meningkatkan angka ekspor, melainkan bagaimana mengubah besarnya nilai ekonomi sumber daya alam menjadi kekuatan fiskal dan kesejahteraan masyarakat daerah.
“Nikel Maluku Utara tidak boleh hanya menggerakkan industri Tiongkok dan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Nikel itu harus terlebih dahulu mampu membangun kekuatan ekonomi masyarakat Maluku Utara sendiri,” pungkas Mukhtar.Catatan: angka total ekspor Januari–Juli 2026 sebesar US$9,843 miliar dan pertumbuhannya sudah dapat dikonfirmasi dari publikasi yang mengutip data BPS terbaru; sebagai pembanding, BPS mencatat hingga Januari–Juni 2026 ekspor Maluku Utara mencapai US$8,342 miliar dengan surplus perdagangan US$4,759 miliar. (red/tim)
