3.200 Warga Dowora Menanti Air Bersih, Rustam: Ini Persoalan Kemanusiaan

Editor: Admin

Wakil Rakyat Dua Periode Dapil Obi Minta Pemda Halsel Jangan Diam Atasi Krisis Air Bersih.

Peliput : IL | Editor: Idham Hasan


Krisis air bersih. Warga mengambil dan menampung air menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis air bersih menjadi perhatian serius bagi masyarakat di Pulau Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan. (Gambar Ilustrasi/Lugopost)
LABUHA, LUGOPOST.ID |
Krisis air bersih yang dialami sekitar 3.200 jiwa masyarakat Pulau Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, menjadi perhatian serius dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Usai penyampaian jawaban Bupati Halmahera Selatan yang dibacakan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, meminta interupsi kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan persoalan krisis air bersih yang hingga kini masih dialami masyarakat Pulau Dowora.

Dalam forum paripurna tersebut, Rustam menyampaikan pesan moral kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar memberikan perhatian serius dan segera menghadirkan solusi nyata terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.

Menurut Rustam, ribuan warga Pulau Dowora selama bertahun-tahun belum menikmati akses air bersih yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat bahkan harus mengambil air dari pulau seberang.

“Ini saya ingin menyampaikan pesan moral, Pak Wakil Bupati. Ini soal kurang lebih 3.200 jiwa yang ada di Pulau Dowora. Sejak mereka lahir hingga saat ini, masyarakat di sana belum pernah merasakan dan menikmati air bersih,” tegas Rustam dalam Rapat Paripurna, Rabu (2/09/2026).

Ia menegaskan, persoalan air bersih tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah.

“Masyarakat Pulau Dowora setiap hari harus mengambil air bersih di pulau seberang. Ini soal kemanusiaan dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih di Pulau Dowora sangat penting untuk kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu meminta Pemkab Halmahera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta dinas teknis terkait agar segera memikirkan dan menghadirkan solusi terhadap persoalan tersebut.

Menurutnya, kondisi masyarakat Pulau Dowora semakin memprihatinkan ketika musim kemarau tiba. Selama ini, sebagian masyarakat masih bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kita punya APBD yang cukup besar. Tetapi bagaimana dengan 3.200 jiwa masyarakat di sana? Mereka minum air hujan ketika hujan turun. Sekarang musim kemarau, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan air?” kata Rustam.

Wakil rakyat dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) Obi itu berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak tinggal diam melihat kondisi yang dialami masyarakat Pulau Dowora.

Menurutnya, krisis air bersih yang dialami ribuan warga tersebut bukan hanya persoalan pembangunan, tetapi telah menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari Pemerintah Daerah.

“Sebagai wakil rakyat dua periode dari daerah pemilihan ini, saya berharap Pemerintah Daerah jangan diam. Ini persoalan kemanusiaan. Ada ribuan masyarakat yang setiap hari masih berjuang mendapatkan air bersih,” tegas Rustam.

Politisi Partai Golkar itu mendorong Pemkab Halmahera Selatan untuk mencari berbagai alternatif dan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan diterapkan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurutnya, Pemerintah Daerah tidak cukup hanya menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan perencanaan, tetapi harus segera menghadirkan kebijakan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji. Mereka membutuhkan solusi dan akses air bersih yang nyata,” tegasnya.

Rustam berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera menjadikan krisis air bersih di Pulau Dowora sebagai salah satu perhatian serius dalam program pembangunan daerah.

“Pemerintah harus hadir. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam kesulitan mendapatkan air bersih. Ini persoalan kemanusiaan dan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (*)


Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com