Siska Minta Jawaban Tak Normatif

Editor: Admin

Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan

 

Fraksi NasDem desak Pemda menjawab seluruh catatan dan pertanyaan fraksi secara rinci dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

Foto istimewa

LUGOPOST.ID | BACAN-- Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan berlangsung dengan sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi. Agenda rapat difokuskan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan evaluasi, pertanyaan, dan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan anggaran serta efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan.

Di tengah jalannya rapat, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi NasDem, Siska Tandean, menyampaikan interupsi sekaligus memberikan penegasan agar pemerintah daerah tidak memberikan jawaban yang bersifat umum pada agenda lanjutan pembahasan.

Menurut Siska, seluruh catatan dan pertanyaan yang telah disampaikan tujuh fraksi harus dijawab secara rinci dan substansial.

“Kami berharap pada agenda berikutnya, jawaban pemerintah benar-benar menjawab setiap poin yang telah disampaikan fraksi dan tidak hanya bersifat normatif atau penjelasan yang umum,” kata Siska dalam forum paripurna.

Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi yang disampaikan bukan sekadar untuk memenuhi agenda kelembagaan DPRD, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Yang kami sampaikan ini bukan hanya untuk mengisi agenda DPRD atau sekadar didengar, tetapi bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Siska juga meminta agar seluruh masukan konstruktif, pertimbangan, serta pertanyaan yang telah disampaikan fraksi-fraksi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui jawaban resmi pada agenda berikutnya.

Menurut dia, kualitas jawaban pemerintah akan menentukan arah pembahasan selanjutnya agar benar-benar melahirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com