Rapat Paripurna Sepi Penanggung Jawab, Komitmen OPD Dipertanyakan Fraksi Golkar

Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan 

Absennya pimpinan SKPD bukti lemahnya rasa tanggung jawab terhadap uang rakyat

Sebagian besar kursi yang disiapkan untuk pimpinan OPD kosong melompong saat rapat paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 digelar di Aula DPRD, Senin (15/6). Foto : LUGOPOST /Idham Hasan. 

LUGOPOST.ID,BACAN-- Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 digelar di Aula DPRD pada Senin, (15/06/2026). 

Rapat penting ini justru berlangsung hampa kehadiran penanggung jawab utama: Bupati dan hampir seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) tercatat absen.

Rapat hanya dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Salma Samad didampingi Wakil Ketua II Fadila Mahmud, dan anggota DPRD lainnya. Sementara dari unsur eksekutif, kehadiran hanya diwakili oleh Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Abdila Kamarullah didampingi, Asisten I Bidan Pemerintahan, Hi Bustamin Soleman dan staf Ahli Bidang ekonomi sarana dan prasarana, Asbur Somadayo. 

Suasana menjadi menegangkan saat Ketua Fraksi Partai Golkar, Sagaf Hi Taha melontarkan kritik tajam. Baginya, ketidakhadiran OPD bukan hal sepele, melainkan cerminan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap amanah publik.

“Ini forum pertanggungjawaban anggaran. Meski disampaikan oleh kepala daerah, OPD adalah pelaksana langsung setiap kegiatan yang didanai APBD. Sudah seharusnya mereka hadir, bukan malah menjauh. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan tanggung jawab konstitusional yang wajib dijunjung tinggi,” tegas Sagaf.

Ia menegaskan, absennya para kepala dinas dan badan membuat rapat ini tak lebih dari seremoni kosong tanpa makna. Hal itu membuktikan lemahnya komitmen aparat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat. 

“APBD adalah uang rakyat. Kalau pihak yang bertugas menjalankannya saja tak sudi hadir menjawab di forum ini, apa artinya pertanggungjawaban yang disampaikan? Ini bukan alasan sibuk semata, tapi soal kesungguhan dan kehormatan menjaga amanah. Kalau begini terus, kepercayaan masyarakat pasti akan luntur,” tandasnya dengan nada tegas.

Sagaf meminta ketidakhadiran ini menjadi catatan keras. Ke depannya, OPD wajib memuliakan forum dewan sebagai ruang pengawasan dan pertanggungjawaban, bukan hanya muncul saat membutuhkan persetujuan anggaran saja. (*)