Hampir seluruh OPD mengaku program terhambat karena keterbatasan anggaran
LUGOPOST.ID, LABUHA-- Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Asis Jaenal, menyoroti rendahnya realisasi program dan kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Triwulan I Tahun 2026 yang sebagian besar disebabkan keterbatasan kas daerah.
Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Asis Jadwal (Foto : Lugopost /IdhamHasa)
Pernyataan itu disampaikan Asis usai mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2026 bersama OPD mitra Komisi II DPRD Halmahera Selatan.
Menurutnya, hampir seluruh OPD yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan kendala yang sama, yakni belum maksimalnya pelaksanaan program akibat keterbatasan anggaran dan minimnya ketersediaan kas daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan kas daerah tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan yang menyebabkan kinerja OPD menjadi lemah.
"Jangan karena alasan kas daerah kemudian membuat kinerja OPD menjadi lemah. Kita memahami kondisi keuangan daerah saat ini, tetapi pemerintah harus memiliki solusi dan langkah strategis agar program yang telah direncanakan tetap berjalan," kata Asis saat ditemui awak media di ruang Fraksi Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Kamis (21/05).
Ia menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan program di sejumlah OPD bukan sepenuhnya disebabkan oleh kinerja pimpinan OPD, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, kondisi tersebut harus segera diatasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap agenda pembangunan daerah.
Asis mengaku khawatir apabila persoalan kas daerah terus berlanjut tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, maka program-program prioritas yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan akan sulit terealisasi secara optimal.
"Saya pastikan jika kondisi ini terus berlangsung, maka program besar Bupati dan Wakil Bupati, terutama sektor Agromaritim yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah, tidak akan berjalan maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," tegasnya.
Politisi partai Kebangkitan Bangsa itu juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan penjelasan secara terbuka terkait kondisi keuangan daerah, termasuk strategi yang disiapkan untuk menjaga stabilitas kas daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi pemerintah, tetapi juga menginginkan program pembangunan yang telah direncanakan dapat dirasakan manfaatnya.
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa program pemerintah tetap berjalan, pelayanan publik tidak terganggu, dan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan," pungkasnya. (*)
Penulis : Idham
Editor : Idham Hasan
