Oleh : Dr. Mukhtar Adam
Akademisi Unkhair Maluku Utara
Istilah ence bukan sekadar identitas etnis atau panggilan kultural, melainkan sebuah simbol ekonomi yang merujuk pada pelaku usaha perdagangan yang berhasil menguasai ekosistem bisnis desa secara menyeluruh. Dalam konteks tertentu, ence dipandang sebagai motor penggerak ekonomi kampung/desa karena menghadirkan barang, modal, dan akses pasar. Namun dalam sisi lain, ence juga dianggap sebagai representasi oligarki lokal yang membangun monopoli perdagangan hingga menciptakan ketergantungan struktural masyarakat terhadap satu kelompok ekonomi tertentu.
Fenomena ence sesungguhnya menarik dibaca melalui perspektif ekonomi politik lokal. Kehadiran mereka hampir selalu dimulai dari sektor perdagangan dasar: membuka toko sembako, menjadi distributor bahan kebutuhan pokok, membeli hasil bumi masyarakat, lalu perlahan menguasai sistem logistik dan distribusi barang. Dalam waktu relatif singkat, jaringan usaha berkembang dari kota-kota besar seperti Surabaya menuju desa-desa terpencil di kawasan timur Indonesia, karena ence membentuk jejaring bisnis, dari pusat industri, distribusi, hingga pasar, dalam satu ekosistem yang didesain untuk menguasai pasar, melalui jejaring ence. Mereka tidak bekerja secara individual, melainkan membangun jaringan kolektif berbasis solidaritas sosial dan etnis yang kuat.
Kekuatan utama ence bukan semata terletak pada modal uang, tetapi pada kemampuan membangun jaringan perdagangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mereka menguasai distribusi barang konsumsi dari pusat perdagangan nasional menuju kampung pesisir, pedalaman, pulau kecil berpenghuni,, sekaligus mengendalikan pembelian komoditas masyarakat seperti kopra, pala, cengkih, hasil laut, dan hasil perkebunan lainnya untuk dikirim kembali ke kota besar. Dengan demikian, ence berada pada dua posisi strategis sekaligus: sebagai penjual kebutuhan masyarakat dan sebagai pembeli hasil produksi masyarakat.
Dalam teori ekonomi politik, posisi seperti ini menciptakan apa yang disebut sebagai asymmetric market structure, yaitu situasi ketika satu aktor menguasai informasi, harga, distribusi, dan akses pasar secara bersamaan. Akibatnya, masyarakat desa tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Harga barang kebutuhan ditentukan oleh pemilik distribusi, sementara harga hasil panen juga ditentukan oleh pembeli yang sama. Pada titik ini, pasar kehilangan karakter kompetitifnya dan berubah menjadi ruang dominasi ekonomi yang tersentralisasi.
Kondisi tersebut semakin kompleks ketika ence tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi juga masuk ke sektor pembiayaan informal. Dalam banyak kasus, mereka menjalankan fungsi seperti lembaga simpan pinjam tradisional dengan menyediakan “dana segar” bagi masyarakat desa. Pinjaman diberikan dengan cepat tanpa prosedur birokrasi rumit sebagaimana perbankan formal. Namun kemudahan ini dibayar mahal melalui sistem ikatan hasil panen dan gadai aset produktif masyarakat.
Petani yang membutuhkan biaya sekolah anak, modal melaut, biaya kesehatan, atau kebutuhan konsumtif mendesak, akhirnya meminjam kepada ence. Sebagai jaminan, hasil panen mereka “diikat” sebelum masa panen tiba. Persoalannya, harga komoditas nantinya ditentukan sepihak oleh pemberi pinjaman. Dalam praktik ekonomi modern, pola ini menyerupai debt bondage atau jebakan utang struktural, di mana peminjam kehilangan kebebasan menentukan nilai ekonominya sendiri.
Lebih jauh lagi, ketika masyarakat tidak mampu melunasi pinjaman, tanah, kebun, dan dusun produktif mulai berpindah tangan. Di sinilah transformasi besar terjadi: dari pedagang kecil desa menjadi pemilik aset produktif dalam skala luas. Dalam satu dekade, seorang ence dapat berubah menjadi konglomerat lokal dengan penguasaan toko, gudang, armada transportasi, lahan perkebunan, hingga jaringan pembelian hasil bumi antarwilayah, sehingga tidak asing bagi warga lokal sang ence menjadi pemilik tahan yang luas dan strategis, istilah lain ence cukong tanah.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kapitalisme desa di Indonesia tidak selalu tumbuh melalui industrialisasi modern, melainkan melalui penguasaan rantai distribusi dan relasi patronase ekonomi. Ence membangun kekuatan bukan melalui pabrik besar atau teknologi tinggi, tetapi melalui kontrol terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Mereka memahami bahwa di desa terpencil, penguasaan logistik lebih penting daripada penguasaan industri. Siapa yang menguasai kapal, gudang, dan distribusi barang, maka dialah yang menguasai ekonomi desa.
Secara sosiologis, masyarakat sering kali berada dalam posisi ambigu terhadap ence. Di satu sisi mereka dianggap penolong karena menyediakan barang dan pinjaman ketika negara tidak hadir. Ketika bank sulit diakses, koperasi gagal berjalan, dan pemerintah tidak mampu membangun rantai distribusi yang efisien, maka ence menjadi solusi praktis bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar menciptakan subordinasi ekonomi jangka panjang.
Ironisnya, negara sering terlambat membaca perubahan struktur kekuasaan ekonomi desa ini. Pemerintah daerah cenderung melihat pertumbuhan toko dan perdagangan sebagai indikator kemajuan ekonomi lokal, tanpa menyadari bahwa sedang terbentuk oligarki ekonomi baru yang menguasai desa secara sistemik. Dalam banyak kasus, kekuatan ekonomi ence bahkan mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik lokal. Mereka mendukung kandidat kepala desa, membiayai kontestasi politik daerah, dan secara perlahan memengaruhi arah kebijakan publik.
Di titik inilah muncul istilah metaforis “Kepala Daerah Ence”. Istilah ini bukan menunjuk pada identitas personal, melainkan menggambarkan bagaimana logika kekuasaan ekonomi monopolis mulai merembes ke dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kepala daerah yang seharusnya menjadi regulator dan pelindung kepentingan publik, dalam praktik tertentu justru terjebak dalam orbit kepentingan oligarki perdagangan lokal. Negara kehilangan kapasitas mengatur pasar karena pasar telah dikuasai oleh jaringan informal yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih adaptif dibanding birokrasi formal.
Fenomena ence dengan demikian tidak dapat dibaca secara hitam-putih. Mereka adalah produk dari kekosongan negara dalam menyediakan sistem distribusi, pembiayaan, dan perdagangan yang adil bagi masyarakat desa. Ketika negara gagal membangun koperasi yang sehat, gagal menghadirkan akses perbankan murah, gagal menjaga stabilitas harga hasil bumi, dan gagal membangun logistik antarwilayah yang efisien, maka ruang tersebut akan diisi oleh aktor-aktor nonnegara yang bekerja berdasarkan logika keuntungan.
Karena itu, solusi terhadap dominasi ekonomi ence bukanlah sekadar membatasi aktivitas perdagangan mereka, melainkan membangun alternatif ekonomi rakyat yang lebih kuat. Negara perlu menghadirkan koperasi modern berbasis digital, memperkuat BUMDes/Koperasi Merah Putih, membuka akses pembiayaan murah bagi petani dan nelayan, serta membangun sistem logistik desa yang kompetitif. Tanpa itu, masyarakat akan terus bergantung pada jaringan ekonomi informal yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan baru di pedesaan.
Pada akhirnya, ence adalah cermin dari wajah kapitalisme lokal Indonesia: adaptif, berbasis jaringan sosial, mengakar di desa, tetapi sekaligus berpotensi melahirkan monopoli ekonomi yang mengekang masyarakat. Mereka tumbuh dari lorong-lorong perdagangan kecil, namun perlahan berubah menjadi penguasa ekosistem ekonomi desa. Dari toko sederhana menuju konglomerasi lokal. Dari pedagang menjadi pemegang kendali tanah, hasil bumi, bahkan arah politik desa. Dan ketika ekonomi telah terkonsolidasi secara sempurna, maka lahirlah sebuah kekuasaan baru yang tidak selalu terlihat dalam struktur formal negara, tetapi sangat nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. (*)
