 |
| Foto istimewa |
TERNATE — Gelombang penolakan terhadap kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di Maluku Utara terus menguat. Kali ini, sikap tegas disampaikan Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Asrul, Minggu (12/04/26) melalui rilis resminya, menyerukan seluruh kader GMNI bersatu menolak kehadiran Menteri ESDM tersebut.
Asrul menegaskan, penolakan ini dilatarbelakangi kegelisahan atas kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di Maluku Utara. Menurutnya, kehadiran Menteri ESDM tanpa solusi konkret justru melukai rasa keadilan masyarakat yang selama ini terdampak industri ekstraktif.
“Maluku Utara bukan sekadar wilayah eksploitasi sumber daya. Ini ruang hidup masyarakat yang harus dilindungi. Kehadiran Menteri ESDM tanpa solusi hanya mempertegas abainya negara terhadap penderitaan rakyat,” tegas Asrul.
DPD GMNI Maluku Utara juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak kedatangan Menteri ESDM, mendesak evaluasi total izin tambang, penghentian ekspansi tambang, pemulihan lingkungan terdampak, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, nelayan, dan petani. GMNI juga meminta transparansi data dampak lingkungan dari seluruh aktivitas pertambangan di Maluku Utara.
Asrul menambahkan, jika tuntutan tersebut tidak direspons, GMNI Maluku Utara siap menggelar aksi massa sebagai bentuk perlawanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait penolakan tersebut. (Red/tim)
