Wakil Ketua HIPMI dorong pengusaha jadi garda terdepan perlindungan laut
 |
| Foto istimewa |
Wakil Ketua HIPMI Halsel, Hamka Jufri menegaskan bahwa keberlanjutan sektor perikanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan nelayan semata, tetapi juga pelaku usaha yang selama ini menjadi bagian penting dari rantai distribusi hasil laut. Menurutnya, tanpa komitmen pelaku usaha, upaya pemberantasan illegal fishing akan sulit berjalan efektif.
Ilegal fishing dan destructive fishing sangat merusak ekosistem laut dan mengancam masa depan perikanan di Halmahera Selatan. Karena itu, pelaku usaha harus berkomitmen untuk tidak membeli ikan hasil tangkapan yang diperoleh dengan cara-cara ilegal,” ujar Hamka dalam rilis yang diterima Redaksi Lugopost, Senin (22/12/2025).
Ia mengungkapkan, praktik penangkapan ikan menggunakan bom masih cukup tinggi terjadi di sejumlah perairan Halsel. Metode tersebut tidak hanya mematikan ikan secara massal, tetapi juga menghancurkan terumbu karang yang menjadi habitat utama biota laut.
Hamka menjelaskan, menjelang akhir tahun kebutuhan ikan di pasaran biasanya meningkat drastis. Lonjakan permintaan ini kerap diikuti dengan naiknya harga ikan, yang pada akhirnya mendorong sebagian nelayan memilih jalan pintas dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal demi mengejar keuntungan cepat.
Dalam kondisi seperti ini, peran pelaku usaha sangat menentukan. Kami berharap para pengusaha perikanan dapat mengingatkan dan mengawasi nelayan binaannya masing-masing agar tetap menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai aturan,” katanya.
Ia menegaskan, HIPMI Halmahera Selatan siap berada di garda terdepan dalam melawan praktik illegal fishing dan destructive fishing. Menurutnya, dunia usaha tidak boleh justru menjadi pasar bagi hasil kejahatan lingkungan.
Kalau bisa, kita menjadi contoh dan pelopor dalam melawan tindakan-tindakan ilegal tersebut, bukan malah terlibat atau membiarkannya terjadi,” tegas Hamka.
Selain itu, Hamka juga meminta Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai memiliki sejumlah zona rawan illegal fishing.
Beberapa wilayah yang disebut rawan antara lain perairan Joronga (Pulau Widi), Botang Lomang, Mandioli, Obi, serta perairan Kayoa. Ia juga mendorong agar dilakukan inspeksi rutin dan ketat di pelabuhan-pelabuhan antar pulau guna memastikan jalur keluar masuk ikan tidak menjadi celah bagi praktik ilegal.
Pengawasan di laut harus dibarengi dengan pemeriksaan di pelabuhan. Dengan begitu, distribusi ikan hasil tangkapan ilegal bisa ditekan dan pelaku memiliki efek jera,” pungkasnya. (*)
Editor | Idham Hasan.
