Defisit aman dan program prioritas dipatok untuk pendidikan, kesehatan, dan desa.
 |
| Bupati Halmahera Selatan menyampaikan pidato pada rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 di ruang sidang DPRD. Dok : Idham /LUGOPOST |
Rapat dipimpin Wakil Ketua I Muslim Hi. Rakib, didampingi Ketua DPRD Hj. Salma Samad dan Wakil Ketua II Fadila Mahmud, serta dihadiri para anggota dewan. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Sekda Safiun Radjulan, Asisten I *Bustamin Soleman, Asisten II Agus Hermawan, serta sejumlah pimpinan OPD.
APBD 2026 Prioritaskan Layanan Publik dan Pembangunan Desa
Dalam pidatonya, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Ia menjelaskan, arah kebijakan anggaran tahun 2026 menitikberatkan pada:
- Penguatan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) melalui pendekatan zonasi
- Penguatan ekonomi daerah dengan pendekatan agromaritim
- Pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan desa
Meski dengan keterbatasan fiskal, APBD 2026 diharapkan mampu menopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Pendapatan Daerah dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.712.269.033.577, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp269,156 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp1,424 triliun
- Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp19,069 miliar
PAD mencakup pajak daerah Rp166 miliar, retribusi Rp97,45 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp1 miliar, dan lain-lain PAD Rp4,706 miliar. Belanja Daerah Mencapai Rp1,722 Triliun
Belanja Daerah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.722.558.979.577, dengan rincian:
- Belanja Operasi : Rp1,200 triliun
- Belanja Modal : Rp183,363 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp53,884 miliar
- Belanja Transfer: Rp285,262 miliar
Belanja mandatory terpenuhi, di antaranya:
- Pendidikan: Rp644,5 miliar
- Infrastruktur pelayanan publik: Rp348,5 miliar
- Pelayanan dasar (SPM): Rp102,3 miliar
- Penurunan stunting: Rp98,7 miliar
- Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem: Rp271,08 miliar
- Penanganan inflasi: Rp58,4 miliar
Belanja pegawai sebesar Rp748,18 miliar dialokasikan untuk 3.675 PNS, 3.422 PPPK, 30 anggota DPRD, dan 2 pejabat negara.
Defisit Masih dalam Batas Aman
Pembiayaan daerah mencatat penerimaan sebesar Rp12,289 miliar, sedangkan pengeluaran yang berupa penyertaan modal BUMD sebesar Rp2 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto Rp10,289 miliar yang menutup defisit dengan nilai yang sama. Defisit tersebut masih berada pada batas aman, yakni 0,6%.
Pesan Penutup Bupati
Melanjutkan penyampaiannya, orang nomor satu di Halmahera Selatan itu menegaskan bahwa seluruh program dan alokasi anggaran disusun untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, insya Allah APBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Halmahera Selatan,” pungkas Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba. (*)
Editor | Idham Hasan
Simak breaking news dan berita pilihan LUGOPOST langsung dari WhatsApp-mu!Klik 👉 Channel LUGOPost.id Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Sumber : LUGOPOST
