Prabowo Guncang Panggung Politik

Usulan pilkada kembali ke DPRD memantik debat panas di Komisi II DPR

Foto istimewa

LUGOPOST,| Wacana mengubah arah demokrasi lokal kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Pernyataan yang disampaikan pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan itu sontak mengguncang gelanggang politik dan memicu perdebatan hangat di Komisi II DPR.Pemberitaan ini dilansir dari CNN Nasional, Senin (8/12).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya politik dalam pemilu langsung di Indonesia. Ia menilai sejumlah negara juga memakai sistem demokrasi perwakilan dan Indonesia perlu mempertimbangkan kembali arah kebijakan pemilihannya.

Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Golkar Dukung Penuh Pilkada Lewat DPRD

Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Fraksi Golkar. Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan partainya sejak awal konsisten mendorong mekanisme pilkada tidak langsung. Menurutnya, pemilihan oleh DPRD merupakan bentuk pelaksanaan daulat rakyat yang tetap konstitusional.

Partai Golkar sejak awal mendorong pilkada melalui DPRD. Ini wujud daulat rakyat secara konstitusional dan demokratis," ujar Irawan.

Ia mendorong agar sistem tersebut diterapkan di seluruh tingkatan bupati, wali kota, hingga gubernur karena menurutnya kepala daerah provinsi selama ini hanya menjalankan kewenangan residu dari kabupaten/kota.

Irawan meyakini, jika diterapkan kembali, pilkada melalui DPRD dapat berlangsung lebih demokratis, jujur, adil, dan transparan dibanding mekanisme serupa yang berlaku sebelum revisi UU Pilkada 2024.

PKS Usulkan Sistem Asimetris

Sementara itu, Fraksi PKS memilih opsi kompromi. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menilai pemilihan tidak langsung melalui DPRD bisa diterapkan di tingkat kabupaten, namun kota tetap perlu mempertahankan pilkada langsung.

Lebih pada menyeimbangkan popularitas dengan kapasitas," ujarnya.

Mardani menilai demokrasi di wilayah perkotaan sudah lebih matang sehingga pilkada langsung penting untuk memastikan kepala daerah memiliki legitimasi kuat. Ia juga menyebut sistem langsung memberi ruang bagi figur-figur potensial dari partai kecil atau kelompok masyarakat sipil untuk tampil sebagai pemimpin daerah.

Demokrat Masih Menunggu Pembahasan

Berbeda dengan dua fraksi sebelumnya, Fraksi Demokrat belum mengambil sikap. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan pilkada lewat DPRD masih harus dibahas lebih dalam, terutama dalam agenda penyusunan RUU Pemilu.