OPD dinilai kesulitan jalankan visi Bupati akibat lemahnya data sektoral.
 |
| Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Sagaf H. Taha, menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna ke-48 masa persidangan III tahun 2025 yang membahas persetujuan APBD 2026. (Foto : Idham/ Lugopost) |
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Muslim Hi. Rakib, didampingi Ketua DPRD Hj. Salma Samad dan Wakil Ketua II Fadila Mahmud. Suasana paripurna sempat menghangat ketika Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel, Sagaf H. Taha, menyampaikan interupsi terkait ketimpangan layanan pendidikan di daerah itu.
Dalam interupsinya, Sagaf menyoroti adanya disparitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan desa-desa terluar. Meski pemerintah daerah telah memperbarui data administrasi kepegawaian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan banyak desa yang masih mengalami kekurangan guru.
Wakil rakyat asal Dapil I itu menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas belanja mandatori sektor pendidikan dalam APBD 2026.
Di kota kita punya fasilitas pendidikan yang lengkap, tapi di desa-desa terjauh krisis guru masih terjadi. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih jauh, Fraksi Golkar mendorong Pemkab Halmahera Selatan memperkuat penyediaan data sektoral, demografis, dan spasial agar penentuan zonasi pembangunan lebih tepat sasaran. Sagaf menilai tanpa basis data yang akurat, organisasi perangkat daerah (OPD) akan kesulitan menerjemahkan visi pembangunan yang dicanangkan Bupati.
Kebijakan tidak akan efektif jika datanya lemah. OPD harus didukung data yang kuat agar visi besar pembangunan Bupati Halmahera Selatan dapat dijalankan dengan tepat,”ujarnya.
Interupsi tersebut menegaskan kembali pentingnya konsolidasi data dan pemerataan pembangunan sektor pendidikan sebagai agenda prioritas daerah dalam penyusunan APBD 2026. (*)
Editor| Idham Hasan
