Prof. Amran Husen ingatkan perlunya pengawasan ketat agar efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik
 |
| Foto istimewa |
TERNATE,- Di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal, kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara tahun 2026 sebesar Rp709 miliar menuai perhatian kalangan ekonom.
Pakar ekonomi dan ahli keuangan daerah Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Amran Husen, SE, ME, menilai langkah efisiensi ini dapat berdampak ganda bagi masyarakat positif apabila diarahkan pada program prioritas, namun berisiko negatif jika tidak dikelola dengan cermat.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, tapi memastikan setiap rupiah benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” ujar Dr. Amran saat dikonfirmasi media ini, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, sisi positif dari efisiensi akan terasa apabila pemerintah daerah mengalihkan dana ke sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan sektor UMKM serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dinilai penting untuk menumbuhkan produktivitas dan menggerakkan ekonomi lokal.
Dr. Amran menambahkan, hasil efisiensi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program strategis seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, asalkan tetap berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan publik.
Namun demikian, ia mengingatkan potensi risiko apabila efisiensi dilakukan secara berlebihan, terutama jika pemangkasan menyentuh sektor-sektor vital.
“Pemotongan pada bidang pendidikan dan kesehatan bisa menghambat pelayanan dasar, bahkan berpotensi menunda program bantuan sosial dan riset daerah,” jelasnya.
Dampak negatif juga bisa dirasakan oleh tenaga honorer yang berpotensi menghadapi penundaan atau pengurangan kesejahteraan akibat pergeseran pos anggaran. Selain itu, proyek serta inovasi pembangunan dapat tertunda jika efisiensi tidak dibarengi pengawasan yang kuat.
“Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, fungsi pengawasan DPRD harus dimaksimalkan. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan pelayanan publik,” tegasnya Ahli keuangan daerah Universitas Khairun Ternate, Dr. Arman Husen.
Ia menekankan, penghematan sebaiknya difokuskan pada belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang berlebihan, agar program utama tetap berjalan optimal.
Lebih jauh, Dr. Amran menilai tantangan ekonomi Maluku Utara ke depan adalah penciptaan lapangan kerja baru di tengah tekanan fiskal yang ketat.
Menurutnya, investasi swasta harus menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja, mengingat kemampuan belanja modal pemerintah daerah sangat terbatas.
“Investasi pemerintah daerah tidak akan cukup menekan pengangguran dua digit kita. Maka sinergi dengan sektor swasta harus diperkuat,” pungkasnya.
Editor | Idham Hasan
Simak breaking news dan berita pilihan LUGOPOST langsung dari WhatsApp-mu!Klik 👉 Channel LUGOPost.id Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Sumber : LUGOPOST.
