Obi dan Madopolo Diminta Tak Diabaikan Dalam APBD 2026
 |
| Foto istimewa |
LABUHA,- Ketika kemampuan keuangan daerah terus menyempit, Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB, Muhammad Sale Nijar, SH, mempertanyakan minimnya terobosan Pemerintah Kabupaten dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Ia menilai kelesuan fiskal justru diperparah oleh kebijakan yang stagnan dan tidak menunjukkan inovasi signifikan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-43 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Gedung DPRD Halmahera Selatan, Selasa (18/11), dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Halsel.
Menurutnya, melemahnya fiskal daerah bukan hanya dipengaruhi tekanan ekonomi nasional, tetapi juga kurangnya keberanian Pemkab membuka ruang pendapatan baru.
“Potensi daerah ada, tapi pemerintah tampak tidak agresif. Akses Madopolo–Santari saja, yang jelas membuka jalur ekonomi, sampai hari ini belum ada langkah cepat,” tegasnya usai paripurna, Senin (17/11).
Ia menjelaskan, keterlambatan pembukaan akses tersebut telah menghambat distribusi hasil perikanan, mobilitas masyarakat, dan peluang investasi. Padahal, jalur itu diproyeksikan menjadi koridor ekonomi baru yang mampu menggerakkan PAD melalui perdagangan, jasa, pariwisata, hingga sektor kelautan.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tahun 2007 itu juga menilai sejumlah sektor PAD belum menunjukkan peningkatan berarti. Retribusi daerah stagnan, pengelolaan aset belum berkembang, sementara digitalisasi pelayanan publik belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi pendapatan.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 4 Obi, Nijar menegaskan bahwa APBD 2026 harus mencerminkan perubahan arah kebijakan, bukan sekadar mengulang pola lama yang bergantung pada transfer pusat tanpa strategi penguatan fiskal lokal.
“Jika fiskal kita terus menurun dan pemerintah tidak berinovasi, bukan hanya program yang macet masa depan pembangunan daerah pun bisa tertahan,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penekanan agar Pemkab mengambil langkah konkret dan terukur. Percepatan pembukaan akses Madopolo–Santari kembali disebut sebagai simbol keberanian fiskal sekaligus komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi daerah.(*)
Editor | Idham Hasan
Simak breaking news dan berita pilihan LUGOPOST langsung dari WhatsApp-mu!Klik 👉 Channel LUGOPost.id Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Sumber : LUGOPOST.
