Bappeda Gagal Jalankan Visi Bassam–Helmi

Program zonasi terhenti karena data tak disiapkan, DPRD pertanyakan kapasitas Bappeda.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Sagaf H. Taha, menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna ke-48 masa persidangan III tahun 2025 yang membahas persetujuan APBD 2026. (Foto : Idham /Lugopost) 

LABUHA, |Program pembangunan berbasis zonasi yang menjadi visi besar Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin (Bassam–Helmi), terancam gagal di tahap perencanaan. Arah kebijakan yang seharusnya diwujudkan melalui kerja teknokratis Bappeda justru mandek di tangan Kepala Bappeda Halmahera Selatan, Fadli Hi. Kader.

Bappeda yang seharusnya menjadi otak dan navigator pembangunan daerah dinilai tidak mampu menyajikan data dan peta kebutuhan wilayah secara akurat. Akibatnya, konsep besar zonasi yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Bassam–Helmi berjalan tanpa fondasi perencanaan yang jelas.

Kinerja Kepala Bappeda yang yang di pimpin Fadli Hi. Kader. mendapat perhatian serius DPRD, karena dinilai gagal menerjemahkan prioritas pembangunan unggulan daerah ke dalam bentuk basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kami sangat setuju program Pak Bupati tentang pembangunan berbasis zonasi. Tapi Bappeda harus menyajikan data yang jelas dan akurat,” tegas , Sagaf Hi. Taha, saat interupsi pada sidang paripurna persetujuan APBD 2026, Sabtu (29/11/2025) malam.

Politisi Golkar itu kemudian menekankan bahwa tanpa data yang lengkap, terukur, dan multi-sektor, konsep zonasi hanya akan menjadi slogan tanpa arah. 

Menurutnya, yang gagal disiapkan Bappeda berpotensi menggagalkan visi besar Bassam–Helmi karena OPD tidak memiliki panduan pembangunan yang semestinya disediakan lembaga perencanaan.” tandas Sagaf Hi Taha. (*)

Editor | Idham Hasan