![]() |
Foto istimewa |
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Anggota DPRD Fraksi PKB, Muhammad Nijar. Ia menyebut ada skenario sistematis untuk menggagalkan pembentukan Pansus DOB yang sejatinya merupakan bentuk penyaluran aspirasi rakyat.
“Bukannya menjadi penjaga demokrasi, sebagian dari kita justru berubah menjadi pengkhianat. Mereka mengabaikan kepentingan rakyat yang menuntut pemekaran wilayah,” tegas Humammad dalam forum paripurna.
Menurutnya, isu DOB bukanlah kepentingan elite politik, melainkan suara murni dari masyarakat yang selama ini mendambakan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif.
“Saya kira ini bukan kebetulan. Ini sudah kedua kalinya gagal. Ini bukan peristiwa alamiah, tapi ada skema, ada kesengajaan. Bahkan dua pimpinan DPRD dengan sengaja tidak menghadiri rapat hari ini,” ujar Muhammad.
Ia juga meminta Ketua DPRD agar secara terbuka mengonfirmasi alasan ketidakhadiran para anggota dan pimpinan dewan yang absen tanpa keterangan jelas.
“Ketua DPRD dari Fraksi PKS hari ini justru menghadiri kegiatan lain di luar kantor DPRD, padahal itu hanya undangan biasa. Sementara agenda kita hari ini menyangkut tanggung jawab moral terhadap rakyat Halmahera Selatan, terutama di wilayah utara,” tandasnya.
Muhammad mendesak kepada pimpinan sidang DPRD, Muslim Hi. Rakib agar segera mendata siapa saja anggota yang tidak hadir beserta alasannya, agar publik tahu siapa yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat dan siapa yang justru mengabaikannya.
Rapat paripurna yang gagal ini mencerminkan lemahnya komitmen sebagian wakil rakyat dalam menyikapi aspirasi krusial masyarakat. Publik Halmahera Selatan kini menanti kejelasan: apakah DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru tersandera oleh kepentingan segelintir elit? (Idham)