Kursi Kosong Lebih Banyak dari Anggota, Paripurna DPRD Halsel Memprihatinkan!

Foto istimewa

LABUHA, LUGOPOST – Agenda strategis pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan, Kamis (10/7/2025), berubah menjadi panggung kosong. Dari 30 anggota dewan, hanya 12 yang hadir. Sisanya absen tanpa keterangan yang jelas.

Paripurna yang dijadwalkan pukul 17.30 WIT itu kembali harus ditunda. Hingga pukul 18.15 WIT, ruang sidang utama hanya dihiasi deretan kursi kosong-simbol nyata dari ketidakpedulian sebagian besar wakil rakyat terhadap isu yang menyangkut masa depan daerah yang mereka wakili.

Padahal, agenda pembentukan Pansus DOB bukanlah perkara sepele. Ini menyangkut percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan upaya pemerataan wilayah yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Ironis, ketika harapan publik dipertaruhkan, sebagian besar anggota dewan justru memilih absen tanpa pertanggungjawaban.

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Ketidakhadiran para legislator dalam forum-forum penting, terutama menyangkut pemekaran wilayah, sudah menjadi pola yang berulang. Hal ini semakin menegaskan bahwa komitmen DPRD Halsel dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut dipertanyakan.

Pantauan langsung Lugopost di lokasi memperlihatkan minimnya keseriusan kolektif lembaga legislatif dalam menyikapi agenda DOB. Tak satu pun unsur pimpinan memberikan pernyataan atau upaya proaktif menegakkan disiplin kehadiran anggota.

Ketidakhadiran massal ini memicu spekulasi di tengah publik. Apakah ini bentuk penolakan diam-diam terhadap wacana DOB? Atau ada manuver politik yang sedang dimainkan dari balik layar untuk menggagalkan proses pemekaran?

Tanpa transparansi dan komunikasi terbuka kepada publik, ketidakhadiran ini hanya akan menambah kecurigaan. Apalagi, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Halsel mengenai alasan ketidakhadiran anggota.

Sikap abai terhadap agenda penting seperti ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi lokal. Jika wakil rakyat tidak hadir untuk memperjuangkan masa depan daerah, untuk siapa sebenarnya mereka duduk di kursi parlemen?

Kekecewaan publik tak terelakkan. Dan jika DPRD Halsel tak segera melakukan evaluasi internal serta memastikan agenda ini tetap berjalan, maka krisis legitimasi bukan hanya ancaman, tetapi kenyataan.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan paripurna pembentukan Pansus DOB akan dijadwalkan ulang. Yang pasti, publik menanti-bukan hanya jadwal baru, tetapi juga komitmen nyata dari para wakilnya. (Idham)