 |
| Ternate, 6 Maret 2025 – Pemerintah pusat tengah mengevaluasi efektivitas program makan bergizi gratis di Maluku Utara setelah muncul berbagai kritik, termasuk dari Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) Maluku Utara. Menurut Koordinator FK-GMNU Malut, Yahya Mahmud, S.HI., M.H., program ini dinilai kurang efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat karena keterbatasan jangkauan dan dampaknya yang tidak terukur secara signifikan. |
Ternate, 6 Maret 2025 – Pemerintah pusat tengah mengevaluasi efektivitas program makan bergizi gratis di Maluku Utara setelah muncul berbagai kritik, termasuk dari Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) Maluku Utara. Menurut Koordinator FK-GMNU Malut, Yahya Mahmud, S.HI., M.H., program ini dinilai kurang efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat karena keterbatasan jangkauan dan dampaknya yang tidak terukur secara signifikan.
Program makan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa sekolah memang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung aktivitas belajar mereka. Namun, menurut Yahya Mahmud, kebijakan ini memiliki kelemahan mendasar.
"Siswa hanya mendapatkan satu kali makan di sekolah, setelah itu kembali ke rumah masing-masing. Artinya, asupan gizi mereka masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga di rumah. Jika keluarga tidak mampu menyediakan makanan bergizi, maka dampak perbaikan gizi dari program ini tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan," ujarnya.
Selain itu, Yahya menyoroti bahwa tidak ada indikator jelas untuk mengukur keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa program ini benar-benar meningkatkan status gizi siswa jika hanya berdasarkan pemberian makan satu kali sehari.
Melihat kelemahan tersebut, FK-GMNU Malut mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih memiliki dampak jangka panjang dan dapat diukur secara konkret.
Di sektor pendidikan, program pendidikan gratis dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi secara signifikan. Yahya menegaskan bahwa program pendidikan gratis akan lebih mudah dievaluasi melalui data jumlah siswa yang menerima bantuan dan berhasil melanjutkan pendidikan.
Sementara itu, di sektor kesehatan, program kesehatan gratis dapat memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. "Dengan adanya program ini, kita bisa secara jelas menghitung jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah,"lanjut Yahya.
Dari perspektif akademis, kebijakan sosial seperti makan bergizi gratis, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis harus berbasis pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Menurut teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen, kebijakan yang efektif adalah yang dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya memberikan manfaat sesaat.
"Pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pemberian makan gratis. Pendidikan memungkinkan individu meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sementara kesehatan yang baik mendukung produktivitas masyarakat secara keseluruhan," jelas Yahya.
Lanjut Yahya juga mengatakan studi dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan memiliki efek multiplier yang lebih besar dibandingkan dengan program bantuan konsumtif. Dalam jangka panjang, pendidikan dan kesehatan yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
"Evaluasi terhadap program makan bergizi gratis di Maluku Utara harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika terbukti kurang efektif, maka alokasi anggaran sebaiknya dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan gratis yang lebih berkelanjutan dan memiliki indikator keberhasilan yang lebih jelas," cetusnya.
FK-GMNU Malut berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan ini agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara, terutama bagi generasi muda yang menjadi harapan masa depan daerah ini.
