 |
| Foto istimewa |
Labuha, Maluku Utara – Masyarakat Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, dengan tegas menolak kehadiran perusahaan tambang PT Intim Mining Sentosa (IMS) di wilayah mereka. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta dampak sosial yang dapat mengancam kehidupan warga di masa depan.
Penolakan ini semakin kuat setelah mendapat dukungan dari Gereja Protestan Maluku (GPM). Ketua Klasis GPM Pulau Obi, Pendeta Esrom Lakoruhut, menyatakan bahwa pihaknya berdiri bersama masyarakat dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.
Sebagai lembaga keagamaan yang peduli terhadap keadilan sosial dan lingkungan, kami menolak keberadaan perusahaan tambang yang tidak menjalankan prosedur dengan benar. Kehadiran tambang di berbagai daerah lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat, kata Pendeta Esrom dalam wawancara dengan jurnalis pada Rabu, 19 Februari 2025.
Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa kehadiran PT IMS akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Justru, berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, industri tambang sering kali menjadi pemicu konflik agraria, kesenjangan sosial, serta pencemaran lingkungan yang berdampak jangka panjang.
Di berbagai tempat, masyarakat kecil justru menjadi korban eksploitasi tambang. Mereka yang diuntungkan hanyalah segelintir orang yang memiliki akses ke perusahaan, sementara petani dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada alam mengalami kesulitan, lanjutnya.
Kekhawatiran Terhadap Dampak Lingkungan dan Sosial
Masyarakat Desa Bobo khawatir akan kehilangan tanah dan sumber daya alam mereka akibat eksploitasi tambang. Mereka juga takut terhadap dampak pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan petani serta nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi dan laut.
GPM menegaskan bahwa penolakan ini bukanlah tindakan emosional, melainkan didasarkan pada pengalaman nyata di berbagai daerah yang telah lebih dulu merasakan dampak buruk dari pertambangan. Mereka mencontohkan bagaimana wilayah lain mengalami krisis lingkungan akibat eksploitasi tambang, dengan sungai-sungai yang tercemar limbah, lahan pertanian yang tidak lagi subur, dan hasil laut yang semakin menurun.
Kita sudah banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Jika perusahaan tambang masuk tanpa komitmen yang jelas terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, maka hanya penderitaan yang akan kita hadapi, ujar salah satu warga yang turut serta dalam aksi penolakan.
Masyarakat Mendesak Pemerintah Bertindak
Masyarakat Desa Bobo bersama para tokoh agama berharap pemerintah daerah dan pihak terkait mendengar suara mereka. Mereka meminta agar izin operasi PT IMS tidak diberikan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup warga setempat.
Kami tidak ingin menjadi korban eksploitasi tambang. Kami ingin tetap hidup dengan mengandalkan pertanian dan laut kami yang telah memberi kehidupan selama ini, tegas seorang nelayan setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IMS belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan masyarakat dan sikap Gereja Protestan Maluku. Namun, tekanan dari masyarakat terus meningkat, dan mereka berjanji akan terus berjuang agar tanah mereka tidak dijadikan lahan eksploitasi yang merugikan generasi mendatang.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, masyarakat Desa Bobo berharap bahwa aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dihormati. Mereka menegaskan bahwa tanah, laut, dan lingkungan mereka bukanlah sekadar sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu mereka. (Idham)
