 |
| Labuha, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan melalui Komisi III menggelar pembahasan serius terkait penanganan bencana yang melanda Desa Balitata dan Oha di Kecamatan Gane Barat. Pembahasan ini dilakukan menyusul kunjungan langsung Komisi III ke lokasi terdampak bencana, yang menemukan banyak permasalahan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda). |
Labuha, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan melalui Komisi III menggelar pembahasan serius terkait penanganan bencana yang melanda Desa Balitata dan Oha di Kecamatan Gane Barat. Pembahasan ini dilakukan menyusul kunjungan langsung Komisi III ke lokasi terdampak bencana, yang menemukan banyak permasalahan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Ruslan Muchdar, mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di wilayah ini bukanlah kejadian baru, melainkan peristiwa yang terus berulang hampir setiap tahun. Ia menilai bahwa respons cepat dari Pemda sangat diperlukan agar dampak bencana dapat diminimalisir dan masyarakat yang terdampak segera mendapatkan bantuan yang layak.
"Persoalan korban bencana adalah masalah kemanusiaan yang harus segera ditangani. Tidak hanya di Desa Balitata dan Oha, tetapi di seluruh wilayah terdampak di Halmahera Selatan. Ini harus jadi perhatian serius," ujar Ruslan Muchdar, Kamis (30/1/2025).
Ia menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halsel harus segera turun tangan untuk menangani dampak bencana ini. Tidak hanya dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, tetapi juga dengan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
DPRD Halmahera Selatan melalui Komisi III juga telah menjadwalkan pemanggilan dinas terkait pada Jumat mendatang untuk membahas strategi penanganan pasca-bencana. Ruslan berharap dalam pertemuan itu, Pemda dapat menyusun langkah nyata yang bisa segera direalisasikan, termasuk kemungkinan mengalokasikan dana tambahan melalui perubahan anggaran tahun ini.
"Langkah cepat yang dimaksud adalah, paling tidak, penanganan sudah bisa dilakukan dalam perubahan anggaran tahun ini. Tentunya semua akan bergantung pada kesiapan anggaran yang tersedia," jelasnya.
Selain fokus pada bencana, Ruslan juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Ia menilai bahwa akses jalan yang rusak menjadi kendala besar dalam proses evakuasi warga saat bencana terjadi. Menurutnya, perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas Pemda agar masyarakat tidak semakin menderita saat menghadapi bencana alam.
"Bukan hanya soal masalah rawan bencana, tetapi juga persoalan infrastruktur jalan yang perlu perhatian agar proses evakuasi warga lebih cepat dan efisien," tegasnya.
Ruslan menambahkan bahwa jika langkah konkret tidak segera diambil, masyarakat akan terus menjadi korban setiap kali bencana terjadi. Oleh karena itu, ia mendesak Pemda agar tidak hanya memberikan reaksi sesaat, tetapi juga menyusun strategi jangka panjang dalam mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana. (Red/tim)
