Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan
Akademisi menilai belanja pemerintah masih dominan menggerakkan sektor jasa dan belum optimal memperkuat petani, nelayan, serta peternak
 |
| Foto istimewa |
Menurut Mukhtar, pola pengeluaran pemerintah daerah masih terkonsentrasi pada belanja barang dan jasa yang dampaknya dinilai belum banyak menciptakan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Ia mencontohkan pertumbuhan sektor perhotelan yang, menurut pengamatannya, berkaitan dengan tingginya aktivitas perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang dibiayai melalui APBD.
“Rata-rata lama menginap yang relatif pendek menunjukkan aktivitas tersebut lebih banyak ditopang kegiatan pemerintahan dibanding pergerakan ekonomi produktif,” kata Mukhtar.
Mukhtar juga menyoroti belanja modal, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan proyek fisik lainnya. Menurut dia, manfaat ekonomi lokal menjadi terbatas apabila bahan baku dan kebutuhan proyek lebih banyak didatangkan dari luar daerah.
Akibatnya, kata dia, sebagian aliran uang pembangunan kembali keluar dari Maluku Utara dan tidak sepenuhnya menciptakan penguatan ekonomi lokal.
Di sisi lain, Mukhtar menilai kebijakan pemerintah pusat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak terhadap sektor produksi lokal.
Menurut dia, kebutuhan program tersebut mulai membuka ruang bagi petani, nelayan, dan peternak untuk meningkatkan produksi pangan.
Namun, ia menyayangkan arah belanja pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang cukup terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagaimana tercermin dalam realisasi APBD kuartal I tahun 2026.
“Kalau belanja daerah diarahkan lebih kuat ke sektor produksi lokal, efek ekonominya akan lebih luas dirasakan masyarakat,” tandasnya. (*)
