 |
| Foto istimewa |
Ternate – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menyampaikan kritik keras terhadap purna tugas Kapolda Maluku Utara. Di saat banyak elemen kepemudaan dan organisasi menyampaikan ucapan selamat, BEM UNUTARA justru menilai masa jabatan Kapolda berakhir dengan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
Presiden BEM UNUTARA, Risman Taha, mengatakan purna tugas tersebut menjadi simbol ketidakmampuan kepemimpinan dalam menuntaskan berbagai keluhan masyarakat di daerah.
Menurutnya, sejumlah persoalan penting seperti dugaan aktivitas ilegal mining di Maluku Utara hingga beberapa kasus internal kepolisian dinilai belum mendapat penyelesaian yang jelas selama masa jabatan Kapolda.
Selain itu, BEM UNUTARA juga menyoroti konflik sosial yang terjadi di Halmahera Tengah, khususnya di Desa Banemo dan Sibenpopo. Mereka menilai hingga kini Polda Maluku Utara belum mampu menuntaskan akar persoalan konflik tersebut.
“Perdamaian antara dua desa tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan jika pelaku, motif, dan penyebab utama tragedi pembunuhan serta pembakaran belum terungkap,” ujar Risman.
BEM UNUTARA menegaskan bahwa seharusnya langkah kepolisian tidak berhenti pada upaya mediasi, tetapi juga fokus pada penegakan hukum, pencarian pelaku, serta pengungkapan motif di balik konflik yang terjadi.
Sebagai bentuk protes, Risman menyampaikan “selamat atas masalah dan konflik yang tidak bisa diselesaikan,” sebagai sindiran terhadap kinerja Kapolda Maluku Utara selama menjabat.
BEM UNUTARA berharap kepemimpinan baru di Polda Maluku Utara nantinya mampu menghadirkan penegakan hukum yang tegas, profesional, serta responsif terhadap persoalan masyarakat di wilayah tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan pihak terkait masih dalam usaha konfirmasi wartawan. (Red/tim)
