 |
| Mukhtar A. Adama |
Sebagai kota pulau, Ternate tidak dapat dipahami semata-mata sebagai wilayah administratif yang bertumpu pada satu pusat kegiatan. Karakter kepulauan justru menuntut desain pembangunan yang tersebar, berimbang, dan saling terhubung antarkawasan. Dalam konteks itu, keberadaan tiga pintu masuk strategis di Kota Ternate bukan hanya soal infrastruktur transportasi laut, melainkan fondasi penting bagi arsitektur ekonomi kota.
Oleh
Mukhtar A. Adam
Akademisi dan Founder Sidegon
Pelabuhan Ahmad Yani berfungsi sebagai pelabuhan utama yang melayani kapal-kapal besar, termasuk Pelni dan aktivitas kargo. Di sisi lain, Pelabuhan Bastiong menjadi simpul penting yang merangkai konektivitas Ternate dengan wilayah selatan Halmahera. Sementara itu, Pelabuhan Muddafar Syah memiliki arti strategis dalam menopang hubungan ekonomi dan mobilitas wilayah utara, sekaligus menjadi penyangga keseimbangan pertumbuhan kawasan kota.
Karena itu, ketika beberapa waktu lalu terjadi pemindahan secara sepihak kapal-kapal dengan rute ke Pulau Ternate dari Pelabuhan Muddafar Syah, reaksi masyarakat Dufa-Dufa bukanlah sekadar protes terhadap perpindahan dermaga. Yang mereka pertahankan sesungguhnya adalah posisi Pelabuhan Muddafar Syah sebagai jantung aktivitas ekonomi Ternate bagian utara.
Pelabuhan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai titik sandar kapal, tetapi sebagai instrumen distribusi pertumbuhan kota. Jika seluruh arus barang, jasa, dan manusia terus dipusatkan hanya pada Pelabuhan Ahmad Yani dan Bastiong, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan penumpukan aktivitas secara berlebihan pada titik tertentu, yang pada akhirnya memicu ketimpangan ruang kota.
Dalam perspektif perencanaan wilayah, kota pulau seperti Ternate memerlukan distribusi fungsi ekonomi yang proporsional antara kawasan utara, tengah, dan selatan. Pelabuhan Muddafar Syah karenanya memegang fungsi strategis untuk menjaga agar kawasan utara tetap hidup sebagai ruang ekonomi, bukan sekadar wilayah pinggiran yang menunggu limpahan aktivitas dari pusat kota.
Kehadirannya membantu membentuk keseimbangan spasial pembangunan, mengurangi tekanan pada pelabuhan utama, sekaligus memperkuat Ternate sebagai pusat jasa bagi gugus pulau di sekitarnya. Dengan kata lain, pelabuhan bukan hanya urusan bongkar muat, tetapi bagian dari desain ekonomi gugus pulau yang lebih besar.
Di titik inilah respons cepat Sekretaris Kota Ternate, Dr. Rizal Marasaoly, memiliki makna penting. Kehadirannya langsung di lokasi dan perintah agar kapal-kapal kembali berlabuh di Pelabuhan Muddafar Syah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Ternate memahami persoalan ini tidak sebatas sebagai sengketa teknis kepelabuhanan. Sikap tersebut menegaskan adanya komitmen untuk menjaga keseimbangan pembangunan kota. Pemerintah kota tampak sadar bahwa pelabuhan adalah simpul kehidupan ekonomi masyarakat, dan perubahan kebijakan tambat kapal secara sepihak dapat berdampak langsung terhadap ritme perdagangan, jasa, mobilitas warga, dan denyut ekonomi lokal di kawasan utara.
Langkah Rizal Marasaoly juga tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan kader birokrasi Pemerintah Kota Ternate yang tumbuh dari tradisi perencanaan daerah, dengan jejak karier yang dimulai dari Bappeda Kota Ternate sejak masa pemerintahan Syamsir Andili. Dalam fase penting perumusan arah pembangunan Ternate sebagai kota pulau dan kota pantai, Rizal merupakan bagian dari generasi perencana yang ikut membaca dan membangun fondasi konseptual kota ini. Karena itu, pemahamannya terhadap keseimbangan kota bukan sekadar administratif, tetapi lahir dari pengalaman panjang dalam melihat bagaimana struktur ruang, mobilitas penduduk, simpul perdagangan, dan pelayanan publik harus dirancang agar tidak terpusat secara eksesif.
Hal ini penting ditegaskan, sebab tantangan utama kota pulau bukan hanya pertumbuhan, melainkan distribusi pertumbuhan. Kota bisa saja tumbuh cepat, tetapi bila pertumbuhan itu hanya menumpuk pada satu kawasan, maka kota akan kehilangan keseimbangan sosial dan ekonominya. Kawasan tertentu menjadi terlalu padat, terlalu mahal, terlalu sibuk, sementara kawasan lain melemah dan tertinggal. Dalam jangka panjang, pola semacam ini akan memperbesar biaya pelayanan publik, memperparah kemacetan ruang, dan menciptakan ketimpangan antarbagian kota. Ternate, sebagai kota jasa di wilayah kepulauan, justru membutuhkan banyak simpul aktivitas agar daya hidup ekonominya tersebar.
Oleh sebab itu, mempertahankan fungsi Pelabuhan Muddafar Syah harus dibaca sebagai bagian dari strategi besar pembangunan Ternate. Ini bukan semata mempertahankan lokasi sandar kapal, tetapi menjaga ekosistem ekonomi kawasan utara agar tetap bertumbuh. Ini juga menjadi cara untuk memastikan bahwa Ternate tidak dibangun dengan logika satu pusat dan banyak pinggiran, melainkan dengan logika kota pulau yang bertumpu pada beberapa simpul yang saling menopang. Dalam kerangka itu, kebijakan pelabuhan harus tunduk pada visi tata ruang dan desain keseimbangan kota, bukan sekadar pertimbangan administratif kelembagaan yang mengabaikan dampak sosial-ekonomi di lapangan.
Pada akhirnya, kasus Pelabuhan Muddafar Syah memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan kota pulau memerlukan sensitivitas spasial dan keberanian politik untuk menjaga keseimbangan. Ternate membutuhkan pemimpin dan birokrat yang memahami bahwa pelabuhan adalah instrumen pembentuk struktur kota. Respons cepat Sekretaris Kota Ternate memperlihatkan bahwa di balik keputusan teknis selalu ada dimensi strategis yang menentukan masa depan kota. Dan bagi Ternate, masa depan itu tidak boleh dibangun di atas penumpukan, melainkan di atas keseimbangan.
