 |
| Gambar ilustrasi |
Ternate — Rencana pemangkasan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai dapat berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi lokal di Maluku Utara.
Akademisi Universitas Khairun, Dr. Mukhtar A. Adam, M.Si, mengatakan belanja pegawai selama ini menjadi salah satu sumber utama perputaran uang di tingkat daerah.
Menurutnya, pengeluaran ASN memiliki efek distribusi yang cukup luas karena langsung mengalir ke sektor perdagangan lokal, jasa transportasi hingga usaha kecil menengah.
“TTP sebenarnya bukan hanya tambahan penghasilan ASN. Di daerah seperti Maluku Utara, TTP menjadi motor konsumsi yang menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Mukhtar mencontohkan pengalaman di Kabupaten Pulau Morotai yang pernah mengalami penurunan belanja pegawai secara signifikan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi lokal, bahkan menyebabkan sejumlah usaha kecil mengalami penurunan pendapatan hingga terpaksa menutup usaha.
“Ketika belanja pegawai dipangkas, usaha kecil langsung merasakan dampaknya karena uang yang beredar di pasar lokal menjadi berkurang,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan infrastruktur tidak selalu memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat.
Menurut Mukhtar, proyek pembangunan seperti jalan atau gedung memang penting, namun manfaat ekonominya sering kali lebih banyak dinikmati oleh kontraktor.
“Banyak tembok dan aspal yang dibangun, tetapi manfaat ekonominya sering kali hanya dirasakan oleh kontraktor,” ujarnya.
Mukhtar menilai struktur ekonomi Maluku Utara saat ini juga semakin terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.
Ia menyebut sektor pertambangan dan industri banyak dikuasai oleh perusahaan asing, sementara sektor perdagangan dan logistik juga didominasi oleh pelaku usaha dari luar daerah.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai belanja pegawai menjadi salah satu instrumen ekonomi yang masih relatif inklusif bagi masyarakat lokal.
“Jika belanja pegawai juga dipangkas, maka sumber ekonomi inklusif apa lagi yang tersisa bagi masyarakat lokal,” katanya.
Mukhtar berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dampak ekonomi secara lebih luas sebelum mengambil kebijakan terkait penghasilan ASN.
“TTP harus dipandang sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya. (Red/tim)
