 |
| Jheral Gotowahi dan Wasek Hamjad Mustika selaku Ketua dan Sekertaris DPC GMNI Morotai |
Morotai – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Morotai menilai pleno penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Maluku Utara tidak sah dan cacat prosedural. Pleno tersebut menetapkan Alfon Gisisi sebagai Ketua, Aburijal Bakri sebagai Sekretaris, dan Siska Roba sebagai Bendahara.
Ketua DPC GMNI Morotai, Jheral Gotowahi, menyatakan pleno tersebut hanya didukung oleh satu cabang definitif, yakni Cabang Halmahera Utara, sehingga tidak memenuhi unsur legitimasi organisasi.
“Kami menilai pleno tersebut gelap dan tidak sah secara organisatoris karena hanya didukung satu cabang definitif. Lebih ironis lagi, nama Cabang Morotai dibawa tanpa mandat dan persetujuan,” ujar Jheral dalam keterangannya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pleno tersebut panitia Konferensi Daerah (Konferda) tidak dilibatkan secara resmi. Hal itu dinilai bertentangan dengan mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMNI.
DPC GMNI Morotai menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI untuk meminta pembatalan pleno dimaksud. Selain itu, mereka juga meminta Ketua Umum DPP GMNI melakukan evaluasi terhadap Recky Forno selaku pengurus DPP GMNI, yang dinilai belum menunjukkan sikap objektif dalam dinamika Konferda Persatuan DPD GMNI Maluku Utara ke-3.
Di sisi lain, DPC GMNI Morotai menegaskan bahwa Pleno Penetapan Konferda Ke-3 sebelumnya telah selesai dan sah secara organisasi dengan menetapkan Arjun Onga sebagai Ketua Terpilih. Penetapan tersebut, menurut mereka, didukung oleh cabang definitif Morotai, Sula, dan Ternate, serta Cabang Halmahera Selatan sebagai cabang caretaker.
“Kami menganggap Pleno Penetapan Konferda Ke-3 telah final dan sah. Segala bentuk pleno tandingan yang tidak memenuhi unsur legitimasi cabang definitif merupakan tindakan inkonstitusional dalam tubuh organisasi,” tegas Jheral.
DPC GMNI Morotai menyatakan tetap berkomitmen menjaga konstitusi dan marwah organisasi demi keberlangsungan GMNI di Maluku Utara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang menggelar pleno penetapan tersebut.
